Kesetaraan adalah hak semua!

Hari Disabilitas Internasional diperingati setiap tanggal 3 Desember tiap tahunnya. Peringatan Hari Disabilitas Internasional ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang disabilitas. Selain itu peringatan ini bertujuan untuk mengkampanyekan hak-hak penyandang disabilitas ini dimulai dari Resolusi Majelis Umum PBB 47/3 pada 1992. Dengan adanya peringatan HDI, diharapkan bahwa penyandang disabilitas dapat lebih berpartisipasi dalam masyarakat.
Dilansir dari situs resmi PBB, peringatan tahunan Hari Disabilitas Internasional pertama kali diproklamirkan pada tahun 1992 oleh resolusi Majelis Umum PBB 47/3. Hal ini dilakukan PBB dengan tujuan untuk mempromosikan hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas di semua bidang masyarakat. Hal ini juga dilakukan PBB untuk meningkatkan kesadaran akan keuntungan yang akan diperoleh dari integrasi disabilitas dalam setiap aspek kehidupan politik, sosial, dan budaya. Sejak saat itu, tanggal 3 Desember tiap tahunnya diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional.
Perempuan penyandang disabilitas memiliki kerentanan berlapis terhadap kekerasan dan diskriminasi terutama karena gendernya dan kondisi disabilitas yang dipandang negatif. Kerentanan ini kerap dilapisi lagi dengan kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan yang menempatkan perempuan penyandang disabilitas dalam posisi ketergantungan kepada orang lain. Kerentanan berlapis ini juga mempengaruhi perempuan dengan disabilitas korban kekerasan ketika berhadapan dengan hukum.
Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, tampak bahwa data kekerasan pada 2019 mengalami penurunan satu kasus dari tahun 2018, tetapi khusus untuk kekerasan seksual mengalami kenaikan secara konsisten sejak 2017. Dari data yang sama diketahui bahwa ragam disabilitas paling rentan mengalami kekerasan pada 2018 dan 2019 adalah ragam disabilitas intelektual, disusul disabilitas tuli wicara dan disabilitas psikososial. Sehingga penting membangun skema pelindungannya namun perlu mengembangkan kebijakan pelindungan yang lebih ketat dan kuat bagi penyandang disabilitas intelektual, tuli wicara, dan psikososial agar terhindar dari kekerasan di lingkungannya.
Ada beberapa hambatan bagi perempuan penyandang disabilitas dalam mengakses keadilan. Pertama, keluarga dan masyarakat tak memandang bahwa penyandang disabilitas adalah aseksual (tak memiliki hasrat seksual); keluarga juga merasa malu jika melaporkan kasus dan pesimis aparat penegak hukum akan menangani kasusnya. Kedua, masih banyak petugas layanan dan aparat penegak hukum yang belum memahami keragaman disabilitas dan kebutuhan-kebutuhan khususnya. Ketiga, tidak terintegrasinya sistem peradilan pidana dengan sistem pemulihan korban untuk penyandang disabilitas. Terakhir, keterbatasan payung hukum yang mengenali berbagai kasus kekerasan seksual dan sistem pembuktian, seperti metode pengambilan kesaksian dan kekuatan pembuktian dari disabilitas intelektual dan psikososial yang diragukan ingatannya.
Meski demikian, ada empat konstitusi yang melindungi hak penyandang disabilitas. Pertama, Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD) melalui Undang-Undang No 19 Tahun 2011 disusul pengesahan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas merupakan tonggak penting dalam pemenuhan, pelindungan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas. Kedua, Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan. Ketiga, Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma 3/No. 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memberikan panduan hakim untuk melakukan asesmen kebutuhan PBH penyandang disabilitas. Terakhir, Perma 4 No. Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik merupakan bagian dari perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dengan disabilitas korban kekerasan.
Untuk itu, diskriminasi tidak pernah dibenarkan dengan alasan apapun, cara apapun dan atas nama apapun.Sebagai manusia dan warga negara, penyandang disabilitas memiliki hak hidup, bebas dari stigma, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, pelayanan publik, pendataan, bebas dari diskriminasi, dan hak lainnya yang dijamin dalam undang-undang.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.