Kekerasan Seksual; Korban Disalahkan dan Tidak Dilindungi

 

Artikel ini merupakan substansi dari kegiatan diskusi Jaringan Perempuan Borneo yang diselenggarakan pada Hari: Senin, 18 Mei 2020 Jam: 13.00 – 15.00 WIB, dengan tema “Kekerasan Seksual Di Institusi Pendidikan, Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual Apa Kabar?”. Kegiatan ini di pandu oleh Enik Maslahah (Yayasan Rahim Bumi – Kalimantan Selatan) dan menghadirkan beberapa pemantik diantaranya:  Vitasari Victoria (Puan Mahakam-Kalimantan Timur), Ditta W (Pasah Kahanjak – Kalimantan Tengah), Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, SH,Mhum (Lembaga LBHUWK – Kalimantan Selatan),  Alita Karen (Forum Pemerhati Masalah Perempuan Sulawesi Selatan), Dian Novita (Forum Pengada Layanan/LBH APIK JAKARTA) dan Sri Wiyanti Eddyono, SH, LLM (HR), Phd (Akademisi FH-UGM / Jaringan Perempuan Yogyakarta).

 

Kekerasan seksual tidak pernah usai terselesaikan. Hal ini dikarenakan tidak ada perlindungan dan pemulihan korban dalam sistem pidana di Indonesia. Akibatnya korban mengalami perkosaan berulang dari masyarakat. Ia yang sebagai korban perkosaan harus menerima stigma buruk dan tidak dipercaya atas kesaksian atau pengakuannya, terlebih ada yang sebagian korban ditempatkan sebagai pelaku.

 

Hal ini diperkuat karena dalam sistem pembuktian, pada umumnya yang dipercaya adalah kesaksian pelaku terutama jika dia laki-laki dan memiliki posisi penting di masyarakat. Hingga akhirnya kasus kekerasan seksual yang dapat diproses dan dibawa ke pengadilan menunjukan angka yang minim dari jumlah kasus sebenarnya, hanya terdapat 10% kasus yang dilaporkan ke pengada layanan yang bisa ditangani polisi dan hanya 5% dari total yang dilaporkan bisa masuk ke pengadilan. 

 

Prosentasi yang minim tersebut menunjukan sistem yang belum berpihak pada korban atau berperspektif korban. Sebagaimana di UGM sejak 2014 ada kode etik untuk dosen dan mahasiswa. Pada 2016, UGM sudah membuat SK Rektor tentang penanganan kasus pelecehan seksual tapi tidak diterapkan, tidak ada sistem penanganan, dan tidak ada sosialisasi.

 

Alih-alih melindungi korban, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual misalnya, dianggap kurang penting dan menuai berbagai kritik akibat cara berpikir masyarakat masih bias dan victim blaming, yakni  menyalahkan korban terhadap kesalahan atau bencana yang menimpa dirinya sendiri. Korban dianggap merusak nama baik keluarga atau Lembaga, bahkan dapat dikriminalisasi karena melaporkan tindak pelecehan atau pemerkosaan tersebut dan akibatnya korban tidak pernah terlindungi. Selain itu masih kuatnya pikiran yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual. Hal ini menempatkan perempuan dalam lingkar kekerasan yang tidak pernah putus, baik kekerasan yang terjadi dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam, dan situasi khusus lainnya.

 

Kondisi tersebut sangat memprihatinkan bagi korban, apalagi dalam Hukum Indonesia, hanya 4 jenis kekerasan seksual yang diakui yaitu perkosaan, perbuatan cabul, ekploitasi seksual dalam konteks perdagangan orang dan perbudakan seksual dalam kasus ham. Sedangkan ada 15 bentuk kekerasan tapi 9 jenis kekerasan seksual ini yang harus ditindak menggunakan sistem pidana, diantaranya terdiri dari pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.