Tulisan Anggota
FACT SHEET | PULAU OBI, MALUKU UTARA NIKEL, TRANSISI ENERGI, DAN HARGA YANG DIBAYAR PEREMPUAN Kawasi, Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara APA YANG TERJADI DI PULAU OBI?
Fammindonesia
30 September 2026
Di Kawasi, Pulau Obi, ekspansi industri nikel telah mengubah ruang hidup masyarakat pesisir. Sungai dan laut yang menopang sumber air, pangan, dan penghidupan telah berubah; hutan dan kebun berada di bawah tekanan; hasil tangkapan ikan menurun; sementara masyarakat menghadapi krisis air, relokasi, serta tekanan yang semakin besar terhadap ruang hidup dan kehidupan sosial mereka.
Melalui Feminist Participatory Action Research (FPAR) bersama Komunitas Fajaru di Maluku Utara, FAMM Indonesia mendengarkan pengalaman perempuan muda dan perempuan lintas generasi, termasuk perempuan petani dan nelayan. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa kerusakan ekologis bukanlah sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari.
Ketika air berubah, perempuan mencari alternatif. Ketika pangan semakin sulit, perempuan memastikan keluarga tetap makan. Ketika lingkungan rusak, beban kerja perawatan perempuan meningkat. Ketika masyarakat direlokasi, perempuan berisiko kehilangan lebih dari sekadar rumah: akses, relasi sosial, sejarah keluarga, dan identitas komunitas.
MENGAPA PENGALAMAN PEREMPUAN PENTING?
FAMM Indonesia adalah gerakan kolektif perempuan muda yang bekerja lintas generasi untuk memperkuat kepemimpinan perempuan, pengorganisasian, pengetahuan kritis, dan aksi kolektif.
Melalui FPAR, perempuan muda dan perempuan lintas generasi bukanlah objek penelitian. Kami adalah produsen pengetahuan, pengambil keputusan, dan agen perubahan.
Bagi FAMM, pengalaman perempuan di Kawasi menunjukkan bahwa krisis ekologis tidak pernah netral gender. Kerusakan lingkungan menjadi tambahan beban kerja bagi perempuan, sementara manfaat ekstraksi dapat terakumulasi di tempat lain dan biaya sosial serta ekologisnya justru ditanggung oleh tubuh, rumah tangga, dan komunitas yang hidup di wilayah tempat sumber daya diekstraksi.
PESAN FAMM INDONESIA KEPADA IMF
JANGAN HANYA MENGHITUNG INVESTASI DAN PERTUMBUHAN. HITUNG JUGA KERUSAKAN DAN KEHIDUPAN YANG DIKORBANKAN.
IMF telah mengakui hilirisasi nikel sebagai bagian penting dari kebijakan industri dan strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembatasan ekspor nikel Indonesia telah menarik investasi ke sektor pemurnian dan semakin berkembang ke dalam rantai nilai kendaraan listrik dan baterai.
IMF juga menekankan pentingnya analisis biaya-manfaat dalam menilai kebijakan industri.
TETAPI APA YANG DIANGGAP SEBAGAI “BIAYA”—DAN SIAPA YANG MENANGGUNGNYA?
PULAU OBI: APA YANG TERTINGGAL DARI CERITA PERTUMBUHAN?
Ekspansi pengolahan nikel di Obi berlangsung bersamaan dengan penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara untuk kebutuhan sendiri (captive coal-fired power plants). Laporan Recourse, Trend Asia, dan Inclusive Development International pada 2024 mendokumentasikan adanya hubungan tidak langsung antara International Finance Corporation (IFC), bagian dari World Bank Group, dan pembiayaan smelter nikel di Obi melalui Hana Bank Indonesia.
Pada 2022, Hana Bank Indonesia bersama bank lainnya memberikan pinjaman sebesar US$530 juta kepada PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF), anak perusahaan Harita Nickel, untuk pembayaran utang dan pembangunan tahap pertama smelter nikelnya, yang ditenagai oleh enam unit pembangkit listrik batu bara captive berkapasitas masing-masing 150 MW.
Hal ini bukan bukti bahwa IMF membiayai proyek di Obi. Namun, hal ini menunjukkan ekosistem keuangan dan kebijakan yang lebih luas di sekitar hilirisasi nikel, di mana kebijakan makroekonomi, promosi investasi, ekspansi industri, dan pembiayaan pembangunan beririsan dengan dampak nyata terhadap masyarakat dan ekosistem.
Bagi masyarakat di Obi, cerita ekonomi tidak bisa berhenti pada investasi, ekspor, penerimaan devisa, atau pertumbuhan industri.
KITA JUGA HARUS MENGHITUNG APA YANG DITINGGALKAN OLEH PERTUMBUHAN:
1. Tanah, hutan, ekosistem pesisir.
2. Perikanan dan penghidupan
3. Dampak kesehatan
4. Ekonomi rumah tangga
5. Kerja perawatan tak berbayar perempuan
6. Pengetahuan dan partisipasi masyarakat
7. Generasi mendatang
JIKA KEBIJAKAN INDUSTRI MEMERLUKAN ANALISIS BIAYA-MANFAAT, MAKA BIAYA YANG DITANGGUNG PEREMPUAN DAN MASYARAKAT HARUS MENJADI BAGIAN DARI ANALISIS TERSEBUT.
TUNTUTAN FAMM INDONESIA
Kami mendesak IMF untuk memastikan bahwa kebijakan, analisis, dan rekomendasi ekonominya:
1. JANGAN MEMINDAHKAN BEBAN BIAYA PEMBANGUNAN
Tidak mendorong model pembangunan yang mengalihkan biaya sosial, ekologis, kesehatan, dan ekonomi kepada perempuan, Masyarakat Adat, pekerja, dan masyarakat lokal.
2. HITUNG MANUSIA DAN LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN
Mengakui hak, pengetahuan, penghidupan, kesehatan, keselamatan, dan agensi perempuan, Masyarakat Adat, nelayan, petani, pekerja, dan masyarakat lokal sebagai bagian dari cara pembangunan diukur.
3. HITUNG BIAYA YANG SEBENARNYA
Memasukkan biaya sosial, ekologis, gender, dan kesehatan dalam analisis biaya-manfaat ekonomi—bukan memperlakukannya sebagai eksternalitas.
4. LINDUNGI PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS
Memperkuat transparansi, partisipasi yang bermakna, perlindungan hak asasi manusia, akuntabilitas, dan akses terhadap pemulihan.
5. WUJUDKAN TRANSISI ENERGI YANG ADIL
Memastikan transisi energi tidak berubah menjadi transisi kehancuran, dengan memindahkan biaya lingkungan dan sosial dari negara-negara konsumen kepada tubuh, penghidupan, wilayah, dan ekosistem masyarakat di negara-negara penghasil sumber daya.
PULAU OBI MENGINGATKAN KITA:
TRANSISI ENERGI YANG MENGHANCURKAN RUANG HIDUP BUKANLAH TRANSISI YANG ADIL.
Hentikan perampasan ruang hidup!
Pulihkan ekosistem dan tegakkan hak-hak masyarakat!
Dengarkan, lindungi, dan ikuti kepemimpinan perempuan!
Nikel mungkin menggerakkan transisi energi.
Tapi siapa yang membayar harganya?
Kerja perempuan. Kesehatan perempuan. Masa depan perempuan.
Masa depan kita.
SUMBER
International Monetary Fund (IMF). Indonesia: 2025 Article IV Consultation. Januari 2026. https://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2026/01/21/indonesia-2025-article-iv-consultation-press-release-staff-report-and-statement-by-the-573330?
IMF — Indonesia: 2025 Article IV Consultation
International Monetary Fund (IMF). Industrial Policy Coverage in IMF Surveillance—Broad Considerations. 2024.
IMF — Industrial Policy Coverage in IMF Surveillance
https://www.elibrary.imf.org/view/journals/007/2024/008/article-A001-en.xml?
Recourse, Trend Asia & Inclusive Development International. Loopholes Allow Multilateral Development Banks to Fund Captive Coal in Indonesia: Report. Mongabay, Juli 2024.
Mongabay — Loopholes Allow Multilateral Development Banks to Fund Captive Coal in Indonesia
https://news.mongabay.com/2024/07/loopholes-allow-multilateral-development-banks-to-fund-captive-coal-in-indonesia-report/
FAMM Indonesia. Feminist Participatory Action Research (FPAR) Reports: North Maluku / Fajaru Community. 2026.
Melalui Feminist Participatory Action Research (FPAR) bersama Komunitas Fajaru di Maluku Utara, FAMM Indonesia mendengarkan pengalaman perempuan muda dan perempuan lintas generasi, termasuk perempuan petani dan nelayan. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa kerusakan ekologis bukanlah sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari.
Ketika air berubah, perempuan mencari alternatif. Ketika pangan semakin sulit, perempuan memastikan keluarga tetap makan. Ketika lingkungan rusak, beban kerja perawatan perempuan meningkat. Ketika masyarakat direlokasi, perempuan berisiko kehilangan lebih dari sekadar rumah: akses, relasi sosial, sejarah keluarga, dan identitas komunitas.
MENGAPA PENGALAMAN PEREMPUAN PENTING?
FAMM Indonesia adalah gerakan kolektif perempuan muda yang bekerja lintas generasi untuk memperkuat kepemimpinan perempuan, pengorganisasian, pengetahuan kritis, dan aksi kolektif.
Melalui FPAR, perempuan muda dan perempuan lintas generasi bukanlah objek penelitian. Kami adalah produsen pengetahuan, pengambil keputusan, dan agen perubahan.
Bagi FAMM, pengalaman perempuan di Kawasi menunjukkan bahwa krisis ekologis tidak pernah netral gender. Kerusakan lingkungan menjadi tambahan beban kerja bagi perempuan, sementara manfaat ekstraksi dapat terakumulasi di tempat lain dan biaya sosial serta ekologisnya justru ditanggung oleh tubuh, rumah tangga, dan komunitas yang hidup di wilayah tempat sumber daya diekstraksi.
PESAN FAMM INDONESIA KEPADA IMF
JANGAN HANYA MENGHITUNG INVESTASI DAN PERTUMBUHAN. HITUNG JUGA KERUSAKAN DAN KEHIDUPAN YANG DIKORBANKAN.
IMF telah mengakui hilirisasi nikel sebagai bagian penting dari kebijakan industri dan strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembatasan ekspor nikel Indonesia telah menarik investasi ke sektor pemurnian dan semakin berkembang ke dalam rantai nilai kendaraan listrik dan baterai.
IMF juga menekankan pentingnya analisis biaya-manfaat dalam menilai kebijakan industri.
TETAPI APA YANG DIANGGAP SEBAGAI “BIAYA”—DAN SIAPA YANG MENANGGUNGNYA?
PULAU OBI: APA YANG TERTINGGAL DARI CERITA PERTUMBUHAN?
Ekspansi pengolahan nikel di Obi berlangsung bersamaan dengan penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara untuk kebutuhan sendiri (captive coal-fired power plants). Laporan Recourse, Trend Asia, dan Inclusive Development International pada 2024 mendokumentasikan adanya hubungan tidak langsung antara International Finance Corporation (IFC), bagian dari World Bank Group, dan pembiayaan smelter nikel di Obi melalui Hana Bank Indonesia.
Pada 2022, Hana Bank Indonesia bersama bank lainnya memberikan pinjaman sebesar US$530 juta kepada PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF), anak perusahaan Harita Nickel, untuk pembayaran utang dan pembangunan tahap pertama smelter nikelnya, yang ditenagai oleh enam unit pembangkit listrik batu bara captive berkapasitas masing-masing 150 MW.
Hal ini bukan bukti bahwa IMF membiayai proyek di Obi. Namun, hal ini menunjukkan ekosistem keuangan dan kebijakan yang lebih luas di sekitar hilirisasi nikel, di mana kebijakan makroekonomi, promosi investasi, ekspansi industri, dan pembiayaan pembangunan beririsan dengan dampak nyata terhadap masyarakat dan ekosistem.
Bagi masyarakat di Obi, cerita ekonomi tidak bisa berhenti pada investasi, ekspor, penerimaan devisa, atau pertumbuhan industri.
KITA JUGA HARUS MENGHITUNG APA YANG DITINGGALKAN OLEH PERTUMBUHAN:
1. Tanah, hutan, ekosistem pesisir.
2. Perikanan dan penghidupan
3. Dampak kesehatan
4. Ekonomi rumah tangga
5. Kerja perawatan tak berbayar perempuan
6. Pengetahuan dan partisipasi masyarakat
7. Generasi mendatang
JIKA KEBIJAKAN INDUSTRI MEMERLUKAN ANALISIS BIAYA-MANFAAT, MAKA BIAYA YANG DITANGGUNG PEREMPUAN DAN MASYARAKAT HARUS MENJADI BAGIAN DARI ANALISIS TERSEBUT.
TUNTUTAN FAMM INDONESIA
Kami mendesak IMF untuk memastikan bahwa kebijakan, analisis, dan rekomendasi ekonominya:
1. JANGAN MEMINDAHKAN BEBAN BIAYA PEMBANGUNAN
Tidak mendorong model pembangunan yang mengalihkan biaya sosial, ekologis, kesehatan, dan ekonomi kepada perempuan, Masyarakat Adat, pekerja, dan masyarakat lokal.
2. HITUNG MANUSIA DAN LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN
Mengakui hak, pengetahuan, penghidupan, kesehatan, keselamatan, dan agensi perempuan, Masyarakat Adat, nelayan, petani, pekerja, dan masyarakat lokal sebagai bagian dari cara pembangunan diukur.
3. HITUNG BIAYA YANG SEBENARNYA
Memasukkan biaya sosial, ekologis, gender, dan kesehatan dalam analisis biaya-manfaat ekonomi—bukan memperlakukannya sebagai eksternalitas.
4. LINDUNGI PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS
Memperkuat transparansi, partisipasi yang bermakna, perlindungan hak asasi manusia, akuntabilitas, dan akses terhadap pemulihan.
5. WUJUDKAN TRANSISI ENERGI YANG ADIL
Memastikan transisi energi tidak berubah menjadi transisi kehancuran, dengan memindahkan biaya lingkungan dan sosial dari negara-negara konsumen kepada tubuh, penghidupan, wilayah, dan ekosistem masyarakat di negara-negara penghasil sumber daya.
PULAU OBI MENGINGATKAN KITA:
TRANSISI ENERGI YANG MENGHANCURKAN RUANG HIDUP BUKANLAH TRANSISI YANG ADIL.
Hentikan perampasan ruang hidup!
Pulihkan ekosistem dan tegakkan hak-hak masyarakat!
Dengarkan, lindungi, dan ikuti kepemimpinan perempuan!
Nikel mungkin menggerakkan transisi energi.
Tapi siapa yang membayar harganya?
Kerja perempuan. Kesehatan perempuan. Masa depan perempuan.
Masa depan kita.
SUMBER
International Monetary Fund (IMF). Indonesia: 2025 Article IV Consultation. Januari 2026. https://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2026/01/21/indonesia-2025-article-iv-consultation-press-release-staff-report-and-statement-by-the-573330?
IMF — Indonesia: 2025 Article IV Consultation
International Monetary Fund (IMF). Industrial Policy Coverage in IMF Surveillance—Broad Considerations. 2024.
IMF — Industrial Policy Coverage in IMF Surveillance
https://www.elibrary.imf.org/view/journals/007/2024/008/article-A001-en.xml?
Recourse, Trend Asia & Inclusive Development International. Loopholes Allow Multilateral Development Banks to Fund Captive Coal in Indonesia: Report. Mongabay, Juli 2024.
Mongabay — Loopholes Allow Multilateral Development Banks to Fund Captive Coal in Indonesia
https://news.mongabay.com/2024/07/loopholes-allow-multilateral-development-banks-to-fund-captive-coal-in-indonesia-report/
FAMM Indonesia. Feminist Participatory Action Research (FPAR) Reports: North Maluku / Fajaru Community. 2026.
0 Komentar
Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama membagikan pendapat Anda!