Tanggal 8 Maret diperingati secara global sebagai Hari Perempuan Internasional yang merupakan tonggak sejarah perjuangan di seluruh dunia untuk mencapai kesetaraan, pemenuhan hak-hak perempuan dan pengakuan atas Hak Asasi Manusia.
Sejarah kemenangan gerakan perempuan memiliki kontribusi penting dalam perubahan tatanan ekonomi, sosial dan politik yang menghargai prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya, perjuangan kesetaraan yang ingin dicapai dari gerakan perempuan selalu beriringan dengan perjuangan demokrasi dan kesejahteraan.
Namun saat ini di Indonesia telah terjadi kemerosotan demokrasi yang terlihat dalam masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Ditandai dengan kebijakan yang melanggengkan kekuasan oligarki dan kekerasan yang mentarget para pejuang keadilan serta impunitas pada para penjahat HAM.
DPR pun tidak menjalankan fungsi check and balances sehingga berbagai kebijakan yang justru mempersempit melindungi hak rakyat justru kalah dengan kebijakan yang bertujuan untuk melapangkan investasi dan akumulasi kekayaan.
Dalam kerangka elektoral yang baru saja kita lalui ini pun terlihat bagaimana Jokowi juga melakukan pengkondisian politik dengan tujuan mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya sebagai strategi mencapai misi pembangunan tersebut.
Kemerosotan situasi demokrasi ini telah berdampak pada sulitnya advokasi hak perempuan dan pelanggengan pemiskinan perempuan. Menihilkan keterwakilan politik perempuan dan menggagalkan penyelesaian pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dan Masa Kini.
Aksi ini diikuti oleh ratusan peserta aksi baik perempuan, laki-laki dan identitas gender lainnya dari berbagai lintas gerakan maupun indivisu sebagai upaya menjaga prinsip demokrasi, melindungi hak-hak perempuan dan mendorong pemenuhan kesejahteraan dan kesetaraan di Indonesia.
