Hak Perempuan Adat atas Wilayah dan Kekayaan Alam

Masyarakat adat secara umum menghargai dan menggantungkan hidup dari sumber alam yang ada di gunung dan di sungai. Berbeda dengan masyarakat modern yang memandang alam sebagai hal yang harus ditaklukan dengan berbagai cara, sehingga terciptalah ekspansi yang tidak terkendali. Posisi perempuan adat memainkan peran kunci di kampung-kampung secara politik, sosial, ekonomi, kesehatan dan budaya. Ruang hidup sekaligus ruang kuasa perempuan adat dim...
Read More

Perempuan Bergerak dan Memimpin; Sebuah Refleksi Hari Perempuan Internasional 2020

Oleh Apriyanti Marwah.Seorang feminis muda, telah menyelesaikan Program Studi Master of Public Administration dan merupakan Staf Program & Knowledge Managemenf FAMM Indonesia. Tertarik pada literasi media, konten dan kebijakan yang ramah pada perempuan. Hari Perempuan Internasional diperingati di seluruh dunia dengan beragam bentuk dan beragam cara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap individu dan atau kelompok di setiap negara. Bagaimana perasaan kamu ketika mendengar Hari...
Read More

Ulasan Buku Studi Kasus FAMM Indonesia “Solidaritas, Keamanan dan Kekuatan”

Oleh Apriyanti Marwah “Solidaritas, Keamanan dan Kekuatan” Buku ini ditulis oleh Jethro Pettit, Editor : Alexa Bradley & Annie Holmes, kontribusi utama oleh : JASS Asia Tenggara, Anggota FAMM, Dina Lumbantobing, Nani Zulminarani, Marusia Lopez dan Carrie Wilson. Buku ini hadir berdasarkan pada refleksi  yang luas, kesaksian, dan input yang tertulis dari anggota FAMM dan pendukung lainnya. Melalui wawancara, lokakarya, sebuah proyek riset, blog, dan dokumen seperti proposal da...
Read More

PEREMPUAN LAWAN KORUPTOR, TOLAK REVISI UU KPK

DPR kembali membahas aturan yang berpotensi kuat merusak demokrasi dan upaya perlawanan terhadap korupsi. Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi prolegnas prioritas tahun 2015. Politikus partai PDIP Masinton Pasaribu adalah inisiator dari revisi UU KPK dengan didukung oleh partai lain seperti Golkar, PKB, Nasdem dan Hanura. Rencana revisi Undang-Undang KPK itu sudah sejak lama diusulkan. Meskipun yang sekarang yang mengusulkan jelas anggota DPR, tetapi p...
Read More