Rilis GERAK Perempuan: Tetapkan Agenda Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Prioritas DPR

Rilis Pers Aksi Selasaan Ke-14 GERAK Perempuan

 

Tetapkan Agenda Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Prioritas DPR

 

Menuntut pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga | Menolak Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja

 

 

Untuk segera diterbitkan

 

Indonesia, 6 Oktober 2020 – Kabar duka baru saja diterima oleh rakyat Indonesia, akibat semakin minimnya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah. RUU PKS yang sedianya menjadi payung hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual sampai detik ini masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sebaliknya, pemerintah justru secara tergesa-gesa mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja yang mendapatkan banyak penolakan dari masyarakat dalam sidang paripurna.

Hanya perlu waktu yang singkat bagi Pemerintah dan DPR untuk merancang, membahas dan mengetok palu mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja. Paket undang-undang tersebut secara gamblang bertujuan untuk mempermudah investasi masuk, namun semakin mencekik buruh, menghancurkan alam dan perempuan karena misi utamanya tersebut.

Sebaliknya RUU PKS yang sudah sejak 2014 lalu didorong oleh rakyat sama sekali tidak digubris. RUU PKS bolak balik keluar masuk prolegnas, tetapi tidak kunjung dibahas dengan berbagai alasan. Seperti, sulit, berbau feminis, liberal dan lain sebagainya. Alasan-alasan ini dikeluarkan langsung oleh Marwan Dasopang, Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang kemudian menyebabkan RUU PKS dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020. Penolakan pembahasan RUU PKS ini sama sekali tidak memperdulikan nasib korban kekerasan seksual yang angkanya semakin tahun semakin bertambah. Komnas Perempuan bahkan telah menyebutkan bahwa Indonesia saat ini berada dalam tahap darurat kekerasan seksual.

Nasib yang sama terjadi pada RUU PPRT yang sudah 16 tahun diperjuangkan namun tak kunjung disahkan oleh DPR. Padahal ada 5 juta wong cilik menantikan pengakuan negara sebagai pekerja rumah tangga melalui RUU PPRT ini. Walaupun posisi terakhir RUU PPRT sudah ditetapkan dalam Pleno Baleg DPR RI pada 1 Juli 2020, namun tetap saja gagal dibahas dalam Rapat Paripurna DPR RI 16 Juli 2020 karena tidak menjadi agenda Bamus DPR.

Dari situasi di atas, maka kami menyatakan bahwa :

 

  1. Proses birokrasi yang berbelit-belit untuk RUU PKS dan RUU PPRT serta proses cepat untuk pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah cerminan bahwa agenda penghapusan kekerasan terhadap perempuan tidak menjadi prioritas bagi DPR dan Pemerintah Republik
  2. Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Sidang Paripurna DPR RI 5 Oktober 2020 dengan dukungan penuh pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi, bertentangan secara langsung dengan semangat perlindungan pekerja rumah tangga dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual karena Omnibus Law Cipta Kerja menghilangkan peran Negara dalam fungsinya sebagai pelindung dan pengayom rakyat Indonesia.

Aksi Selasaan diselenggarakan sebagai bentuk penegasan sikap untuk tidak begitu saja menerima keputusan DPR mengeluarkan RUU P-KS dari Prolegnas Prioritas 2020. Aksi ini dilakukan setiap Selasa di depan Gedung DPR RI. Jika tidak memungkinkan akibat pandemi Covid-19, Aksi Selasaan dilakukan secara daring.

 

untuk terus menuntut peran Negara dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Oleh karenanya dalam Aksi Selasaan ke-14 ini kami menuntut :

  1. DPR untuk segera mencabut Omnibus Law Cipta Kerja karena Undang-Undang tersebut menghilangkan fungsi Negara sebagai pelindung dan pengayom rakyat
  2. Bahas dan Segera Sahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

 

 

Aksi Selasaan ke-14 digelar pada Selasa, 6 Oktober 2020 pukul 15.00-16.30 WIB melalui platform zoom meeting bit.ly/Selasaan14 dengan Meeting ID 898 2897 3133 dan passcode 640515. Demikian rilis ini kami buat. Terima kasih.

 

 

Narahubung:

 

Eva Nurcahyani: 0838-9957-5452

 

GERAK Perempuan adalah aliansi masyarakat sipil yang terdiri atas berbagai kelompok maupun individu antara lain: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Jogja Sahkan RUU PKS, Aliansi Satu Visi, API Kartini, Asia Justice and Rights (AJAR), Arus Pelangi, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, BEM FH UI, BEM Jentera, BEM UPI, Bipolar Care Indonesia, Biro Hukum, Perempuan dan Anak – Negeriku Indonesia Jaya, Cakra Wikara Indonesia (CWI), CEDAW Working Group Indonesia (CWGI), Cherbon Feminist, Club Kajian Islam Salam, DPD PPDI Sulsel, DROUPADI, ELSAM, FAMM Indonesia, Ganesha Umbrella Academy, Gender Talk, Gerakan Perempuan–UNJ, Gereja Komunitas Anugerah (GKA), GERKATIN, Gerakan Peduli Disabiltas dan Lepra Indonesia, Girl Up, Unpad, HIMP WANITA DISABILITAS IND (HWDI), HWDI Jambi, HWDI Kalsel, Hollaback! Jakarta, Hopehelps ITB, HopeHelps UI, INFID, ICRP, Institute for Women’s Empowerment (IWE), JALA PRT, Jaringan Muda Setara, Jaringan Perempuan Yogyakarta, Jar of Miracles, Kalyanamitra, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), KePPaK Perempuan (Kelompok Peduli Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak), Koalisi Perempuan Indonesia, Koalisi Ruang Publik Aman, KontraS, Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Korps PMII Puteri (KOPRI) DKI Jakarta, Korps PMII Puteri (KOPRI) Jawa Barat, KPI Jawa Barat, LBH Bandung, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Lingkar Studi Feminis Tangerang, LPM Daunjati, Mubadalah, Muslimah Reformis foundation, Pamflet Generasi, PEMBEBASAN kk Bandung, perEMPUan, Perempuan Agora, Perempuan Mahardhika, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (JFDG), PKBI, PPD Klaten, Perempuan Medusa Unpar, Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Perkumpulan OHANA, Perkumpulan Pendidikan Pendampingan bagi Perempuan dan Masyarakat (PP3M), PBHI Jabar, PGI, PGIW Jawa Barat, PPUA Disabilitas Kalsel, PurpleCode Collective, PUSKAGENSEKS UI, Rahima, Reswara, Rumah Faye, Rumah Ruth, Samahita, Samsara, Sanggar Swara, Sapda, Sa Perempuan Papua, Save Your Mental, SEMAR UI, Sehati Sukoharjo, Sentral Gerakan Buruh Nasional, Sekodi, SGRC, SIGAB Indonesia, SINDIKASI, Solidaritas Perempuan, Space UNJ, Srikandi Pasundan, Swara Saudari– Purwakarta, Swara Saudari ILUBIUNG, Suara Perempuan Bandung, Yayasan Ciqal, Yayasan Parinama Astha, Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Yayasan IPAS Indonesia, Yayasan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan “Mitra Perempuan”, Himapol Korwil 3, BEM FISIP UI, ASP UNP VJ, dan Jemari IKJ.