Rilis GERAK Perempuan: Omnimbus Law Disahkan, RUU P-KS & PRT Terancam!

Rilis Aksi Selasaan ke-15 Aliansi Gerakan Perempuan Anti Kekerasan (GERAK Perempuan) Omnibus Law Disahkan, RUU PKS dan PPRT Terancam!

 

Jakarta, 13 Oktober 2020

Pada 5 Oktober 2020, DPR RI telah mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja. Pengesahan ini dilakukan hanya berselang 1 tahun semenjak Presiden Jokowi menyampaikan pidato tentang pentingnya investasi pada 20 Oktober 2019.

Omnibus Law Cipta Kerja digadang sebagai sebuah UU “sapu jagad” yang akan merampingkan berbagai UU untuk mempermudah regulasi dan memperlancar investasi, sehingga mampu mencipta lapangan kerja.

 

Pada 16 Juli 2020, Gerak Perempuan telah mengeluarkan Kertas Posisi Menolak Omnibus Law, Seluruhnya! dengan landasan bahwa Omnibus Law Ciptaker berwatak patriarkal, menyingkirkan perempuan dan seluruh rakyat miskin (bit.ly/KertasPosisiGerakPerempuan). Dengan minimnya pelibatan masyarakat sipil, Pemerintah dan DPR menghasilkan UU yang menguntungkan pengusaha dan merugikan buruh, dan sekaligus akan memperparah kerusakan lingkungan.

 

Terdapat persoalan demokrasi dalam pengesahan Omnibus Law Ciptaker karena di tengah pandemi yang seharusnya menjadi cerminan darurat bagi pemerintah dan DPR untuk segera menyiapkan perangkat kebijakan yang melindungi perempuan dari kekerasan serta perlindungan hak atas pekerjaan seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, justru diam-diam dan buru-buru mengesahkan UU Ciptaker. Walau berbagai elemen telah mengusahakan semaksimalnya untuk memberi masukan dan mengadvokasikan perbaikan terhadap UU tersebut.

 

Persoalan demokrasi pun semakin terang benderang ketika respon aparat kepolisian pada massa aksi sangat represif dan brutal. Terjadi pemukulan, penangkapan, penelanjangan, dan pembatasan akses bantuan hukum pada para massa aksi yang ditangkap.

 

Prioritas Pemerintah dan DPR untuk mengesahkan Omnibus Law Cilaka jelas merupakan masalah, disusul dengan masalah-masalah lain. Kami tidak lupa pada pembahasan RUU Ketahanan Keluarga yang terus berlanjut di DPR dengan fraksi utama yang mengusungnya adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. RUU ini juga adalah ancaman bagi perempuan karena merupakan upaya untuk menstandarisasi sebuah keluarga. Standarisasi ini pun bersifat diskriminatif, membatasi perempuan, dan berpotensi merugikan berbagai kelompok minoritas.

 

Selain itu, penanganan Covid 19 yang mengabaikan ilmu kesehatan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementrian Kesehatan menyebabkan kegagalan yang serius. Perempuan terutama memikul beban ini. Demi fokus ke aspek kuratif Covid 19, layanan yang dibutuhkan perempuan untuk kesehatan reproduksinya menjadi terabaikan. Layanan kontrasepsi terhambat sehingga angka kehamilan yang tidak direncanakan pun meningkat. Perempuan terjebak dalam kondisi kerja tak layak, kemiskinan dan kekerasan.

 

Dengan demikian, dalam Aksi Selasaan ke 15 kali ini, kami Gerak Perempuan menyatakan kepada Presiden Jokowi untuk Batalkan Omnibus Law : Stop Pemiskinan dan Buka Ruang Demokrasi Bagi Rakyat! Stop Kekerasan Aparat Kepolisian pada Massa Aksi.

 

Selain itu kami juga menuntut :

  • Hentikan pembahasan RUU Ketahanan Keluarga yang diskriminatif
  • Prioritaskan pembahasan dan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pada Prolegnas 2021
  • Fokus dalam penanggulangan Covid 19 dan prioritaskan layanan kesehatan reproduksi dengan memastikan ketersediaan kontrasepsi darurat, obat antiretroviral dan kesehatan mental

 

Kami yang bersikap, GERAK Perempuan:

Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Amnesty Internasional Indonesia, Arus Pelangi, Lingkar Studi Feminis Tangerang, Perempuan Agora, Konfederasi KASBI, PurpleCode Collective, Perempuan Mahardhika, Perkumpulan Lintas Feminist Jakarta (JFDG)-Women’s March Jakarta, Hollaback! Jakarta, perEMPUan, PKBI, SGRC, Gender Talk-UIN Jakarta, BEM STHI Jentera, Girl Up, SINDIKASI, Jaringan Nasional Advokasi – Pekerja Rumah Tangga, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, PUSKAGENSEKS UI, Solidaritas Perempuan, LBH APIK Jakarta, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) / Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), FAMM Indonesia, Korps PMII Puteri (KOPRI) Jawa Barat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, BEM IKJ, Space UNJ, Gerakan Perempuan– UNJ, LMND-DN, LPM Aspirasi – UPN Jakarta, Migrant CARE, Indonesia Feminis, Konde dot Co, SEMAR UI, Mawar Merona, Sanggar SWARA, Social work sketch-SWS, API Kartini, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), On Women Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Koalisi Perempuan Indonesia KPI-DKI, Asia Justice and Rights (AJAR), Kalyanamitra, Aliansi Satu Visi, Pamflet Generasi, BEM FH UI, AKAR, BEM TRISAKTI, HIMAPOL IISIP, Lentera Sintas, Never okay, KitaSama, SamaSetara.id, Gartek Serang, KSPN, SPN, Pamflet, Waktu Perempuan, Swara Saudari – Purwakarta, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Greenpeace Indonesia.

 

Narahubung:  
Ika +6282213587565
Noval +6281213087180