Rilis GERAK Perempuan: Menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dikeluarkan dari PROLEGNAS Prioritas 2020

Rilis Pers GERAK Perempuan

 

Menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) Dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional Prioritas 2020 & Ajakan Solidaritas Mengawal Proses Legislasi hingga Diundangkan serta Ajakan Membangun Kolektif sebagai Sistem Dukungan

 

Untuk segera diterbitkan

 

Jakarta—Senin 6 Juli 2020, GERAK Perempuan dalam konferensi pers menyampaikan sikap penolakan atas dikeluarkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dari Program Legislasi  Nasional (prolegnas) prioritas 2020. Sikap ini juga dibarengin dengan ajakan solidaritas kepada masyarakat luas yang anti-kekerasan seksual dan mendukung pengesahan RUU P-KS untuk:

 

  1. Mengawal proses pembahasan RUU P-KS dengan melakukan aksi setiap hari selasa di depan gedung DPR RI dan atau DPRD mulai pukul 15.00-16.30 hingga RUU P-KS diundangkan,

 

Aksi setiap hari Selasa adalah upaya untuk MENGAWASI DPR dalam proses pembahasan dan pengesahan RUU P-KS. Belajar dari lambatnya pembahasan RUU PKS pada periode 2014 s.d 2019 lalu, dan pencabutan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 kali ini, maka kami merasa perlu untuk melakukan Aksi Minggu-an tersebut. Di Jakarta, Aksi Perdana akan dilakukan pada Selasa, 7 Juli 2020 pukul 15.00 WIB di Depan Gedung DPR RI.

 

Pada aksi perdana ini, jaringan anak muda yang tergabung dalam GERAK Perempuan: Jaringan Muda Setara akan mengirimkan SURAT TERBUKA MENDESAK PEMBAHASAN RUU P-KS kepada Presiden RI, Joko Widodo dan Ketua DPR RI, Puan Maharani untuk segera membahas dan mengesahkan RUU P-KS. Setelah surat diantarkan langsung, kawan-kawan muda akan bergabung langsung ke dalam aksi perdana selasaan.

 

  1. Ajakan berikutnya adalah, mengajak perempuan dan semua masyarakat sipil untuk membangun kolektif/komunitas guna saling menguatkan dan memajukan serta memberanikan diri dalam memperjuangkan hak, terutama hak-hak korban kekerasan seksual termasuk membagun sistem rujukan kolektif bagi korban kekerasan seksual di manapun

Demikianlah rilis ini kami sampaikan agar dapat diberitakan. Dokumen-dokumen atas dukungan RUU P-KS dapat di akses melalui:

  • Sikap GERAK Perempuan Menolak Dikeluarkannya RUU P-KS dari prolegnas prioritas

2020 bit.ly/SikapGERAKperempuanJuli2020

  • Surat untuk Presiden RI dan Ketua DPR RI ly/UntukJokowidanPuan
  • Pernyataan dukungan atas RUU P-KS yang dilakukan secara manual bit.ly/MAKSAdukungRUUPKS
  • Petisi dukungan atas RUU P-KS dilakukan secara generic melalui change dot org 2017 https://change.org/p/dpr-ri-sahkan-uu-penghapusan-kekerasan-seksual-mulaibicara
  • Petisi dukungan atas RUU P-KS dilakukan secara generic melalui change dot org 2020 https://bit.ly/petisiSahkanRUUPKS2020

 

 

 

 

GERAK Perempuan

 

GERAK Perempuan adalah gerakan masyarakat sipil yang terdiri atas berbagai kelompok maupun individu dan dalam hal ini sikap GERAK Perempuan didukung:

 

Aliansi Jurnalis Indepenen (AJI), Aliansi Satu Visi, API Kartini, Asia Justice and Rights (AJAR), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, BEM FH UI, BEM Jentera, DPD PPDI Sulsel, FAMM Indonesia, Gender Talk, Gerakan Perempuan–UNJ, Gereja Komunitas Anugerah (GKA), Hollaback! Jakarta, HopeHelps UI, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Jaringan Muda Setara, Kalyanamitra, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Korps PMII Puteri (KOPRI) Jawa Barat, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Lingkar Studi Feminis Tangerang, Pamflet Generasi, perEMPUan, Perempuan Agora, Perempuan Mahardhika, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (JFDG), PKBI, PPD Klaten, PurpleCode Collective, PUSKAGENSEKS UI, Rumah Faye, Sa Perempuan Papua, SEMAR UI, SGRC, SINDIKASI, Solidaritas Perempuan, Space UNJ, Sanggar Swara, Swara Saudari– Purwakarta, Bipolar Care Indonesia, Biro Hukum, Perempuan dan Anak – Negeriku Indonesia Jaya, CEDAW Working Group Indonesia (CWGI), Club Kajian Islam Salam, DPP, DPD, DPC, GERKATIN, Gerakan Peduli Disabiltas dan Lepra Indonesia, HIMP WANITA DISABILITAS IND (HWDI), HWDI Jambi, HWDI Kalsel, ICRP, Institute for Women’s Empowerment (IWE), KePPaK Perempuan (Kelompok Peduli Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak), Koalisi Perempuan Indonesia, KontraS, Muslimah Reformis foundation, Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Perkumpulan OHANA, Perkumpulan Pendidikan Pendampingan bagi Perempuan dan Masyarakat (PP3M), PGI, PGIW Jawa Barat, PPUA Disabilitas Kalsel, Rahima, Samahita, Sapda, Sentral Gerakan Buruh Nasional, SIGAB Indonesia, Suara Perempuan Bandung, Yayasan Ciqal, Yayasan Parinama Astha, Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia, Yayasan IPAS Indonesia, dan Yayasan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan “Mitra Perempuan.”

 

Narahubung:

Nur Aini (0812-2980-8814), Dian Septi (0818-0409-5097), Lini Zurlia (linizurlia@gmail.com), Mutiara Ika (0822-1358-7565 / mutiara.ikapratiwi@gmail.com)