Rasisme Hukum di Papua

Rasisme merupakan isu lama yang terus menguat. Ia mengakar karena relasi kuasa yang tidak seimbang salah satunya pembedaan akses kontrol sumber daya berdasarkan jenis kelamin, usia, etnis, agama dan kelas sosial.

Isu rasisme kembali mencuat di Indonesia seiring dengan sejumlah protes melawan rasisme di Amerika Serikat yang bertajuk #BlackLivesMatter menguatkan permasalahan rasisme di Indonesia berupa penindasan terhadap masyarakat Papua yang dilakukan oleh aparat, penangkapan warga sebagai tahanan politik (tapol), hingga pemblokiran internet di Papua pada Agustus dan September 2019.

Isu yang kembali hangat dengan tagar #PapuanLivesMatter bukan tanpa alasan. Masyarakat asli Papua terus mengalami penindasan dari pemerintah Indonesia dan militer. Salah satunya tentang tidak adanya akses terhadap proses hukum yang adil. Kasus terakhir adalah penangkapan mahasiswa di Jayapura yang melakukan demonstrasi menentang rasisme dan diadili dengan pasal makar. Berbagai aksi demonstrasi di Papua mendapatkan perlakuan yang sama.

Berbagai institusi di Papua melakukan tekanan dan penindasan, mulai dari ormas, militer, polisi, dan partai politik. Kondisi ini menyulitkan masyarakat Papua mengekspresikan suara mereka untuk mengkritik pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, masyarakat Papua mengalami kekerasan sistematis yang berlapis. 

Dalam diskusi rasisme hukum di Papua yang dilakukan pada 6 Juni 2020, Kak Sayang yang pernah menjadi tahanan politik dan Bang Gustaf sebagai pengacara berkesaksian bahwa banyak tersangka kasus makar mengalami ketidakadilan mulai dari pembedaan untuk menyajikan saksi, alokasi waktu untuk jaksa dan pembela, dan penyajian barang bukti. Contohnya 7 mahasiswa yang ditangkap dituntut jaksa mulai dari 5 sampai 17 tahun penjara. Sebagai informasi hukuman maksimal bagi pelaku makar adalah 20 tahun penjara, dibandingkan kasus pemerkosaan yang maksimal 12 tahun. 

Perlakuan yang tidak adil dialami pula ketika terjadi aksi protes di Surabaya menentang rasisme. Awalnya ada 56 orang yang ditahan, terakhir menjadi 47 orang yang ditahan. Dari kejadian tersebut, hanya beberapa orang yang divonis hukuman penjara, bahkan oknum pelaku rasisme dari TNI yang memaki mereka sebagai monyet tidak diadili sama sekali. Sementara itu, salah satu tapol Papua yang mengikuti aksi antirasisme justru dituntut hukuman 17 tahun penjara. Sisanya, banyak dari tindakan rasisme dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua tersebut akhirnya tidak diadili dan dibiarkan begitu saja. Diperparah dengan saksi ahli dari kampus ternama di Indonesia yang tidak punya keberpihakan dan pemahaman terhadap konteks Papua dan orang Papua. Oleh karena itu, perjuangan menuntut penghormatan HAM bagi orang Papua yang dilakukan mahasiswa dari kampus penting untuk dilanjutkan.

Narasumber lainnya dalam diskusi yang sama, Veronica Koman menekankan bahwa substansi dari tapol adalah memenjarakan nurani dan pikiran orang Papua. Dia menceritakan bahwa dalam pengadilan, jaksa sama sekali tidak menyinggung tentang makar. Artinya kasus ini memang bukan kasus makar dan oleh sebab itu, akan terus memicu potensi konflik berkepanjangan. Hal ini karena potensi konflik di Papua dan perlawanan terhadap militer akan terus ada karena ada impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM di Papua. Hal yang memperburuk situasi juga ditunjukan melalui pendekatan negara yang keliru. Dibandingkan melalui pendekatan persuasif dan dialog, negara lebih senang menggunakan militer dalam rangka ‘mentertibkan’ tapi tidak berusaha melindungi orang Papua. Kasus terakhir misalnya militer mengirim 6.000 militer dan polisi ke Papua. 

Sejumlah catatan pelanggaran HAM di Papua sejauh ini belum terselesaikan, ditambah belum ada pengadilan HAM di Papua. Meski Papua merupakan daerah otsus, namun makna otsus dikerdilkan menjadi kepemimpinan asli di Papua dan pemberian dana ‘pembangunan’ yang besar. Sementara Aceh, daerah otsus lainnya, memiliki otoritas khusus dan partai lokal.

Oleh karena itu, perjuangan bagi kehidupan orang Papua yang jauh lebih baik memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Pelurusan sejarah melalui Majelis Rakyat Papua yang transparan perlu dilakukan. Hal lainnya adalah merubah perspektif negara, bahwa aspirasi anti rasisme dan perjuangan HAM bukanlah aksi makar melainkan bagian dari kehidupan berdemokrasi.