Memilih Pemimpin yang Pro Perempuan

Oleh Ana Yunita Pratiwi

Aktifis Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR dan Ketua Korps PMII Puteri Lampung 2016-2019

Munculnya sosok perempuan sebagai kandidat di delapan kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada serentak di Lampung merupakan angin segar bagi dunia perpolitikan kaum perempuan.  

Menjadi pemilih cerdas dengan memilih pemimpin yang berpihak pada persoalan perempuan seharusnya menjadi dasar pertimbangan masyarakat yang juga didominasi pemilih perempuan. Data pemilih tetap (DPT) pada pemilu 2019 lalu di Propinsi Lampung tercatat 6.074.137 diantaranya 3.101.750 pemilih laki-laki dan 2.972.387 pemilih perempuan.

Lampung akan menyelenggarakan hajat besar disela bencana nasional Covid 19 pada 9 desember 2020 mendatang. Pelaksanaan Pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak di 8 kabupaten/kota yakni, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Waykanan, Pesawaran, dan Pesisir Barat. (reprublika, 24 juni 2020). 

Tidak dapat dinafikan, praktek transaksional dan politik uang di Lampung menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di masyarakat. Lampung sendiri menempati urutan ke 3 yang berpotensi pada kerawanan politik uang secara nasional (harian momentum, 2018). Praktek transaksional juga terjadi pada tataran penyelenggara, satu komisioner KPU Propinsi Lampung akhirnya mengalami pemecatan karena melakukan transaksi suap saat proses rekruitmen. Prinsip pemilu luber jurdil yang seharusnya menjadi kode etik penyelenggara justru dilanggar. 

Beberapa kepala daerah di Lampung akhirnya divonis oleh pengadilan atas kasus korupsi. Dalih tingginya biaya politik dan kampanye yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah yang memicu pada perilaku koruptif penguasa. 

Bencana Covid 19 menjadi sarana strategis praktek transaksional dan politik uang jika masyarakat khususnya pemilih perempuan tidak selektif dalam memilih kepala daerah. 

Padahal situasi pemenuhan hak-hak perempuan sangat bergantung pada komitmen dan political will seorang kepala daerahnya, bagaimana ia memposisikan perempuan. Masih banyak anggapan bahwa isu perempuan bukanlah isu strategis dan tidak menguntungkan bagi calon kepala daerah. “Soal masyarakat dan negara adalah soal laki-laki dan perempuan, bahwa soal perempuan bukanlah soal perempuan saja, tetapi soal masyarakat (laki-laki dan perempuan). Maka soal perempuan adalah sama tuannya dengan kemanusiaan” (Soekarno dalam Sarinah). Artinya hak asasi perempuan tidak dapat dipisahkan dengan hak asasi manusia.

Masih tingginya persoalan perempuan di Lampung menunjukkan minimnya keberpihakan kepala daerah pada persoalan-persoalan perempuan. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Propinsi Lampung tercatat 155 kasus kekerasan terhadap perempuan hingga Juni 2020 dan angka kekerasan terhadap perempuan di Lampung meningkat selama covid tercatat 23 kasus yang didampingi Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR. 

Baru-baru ini berita kejahatan seksual juga terjadi  di Lampung oleh  petugas layanan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Sebagai lembaga Negara yang seharusnya memberikan perlindungan dan ruang aman bagi korban justru melakukan pemerkosaan pada korban yang didampingi bahkan terdapat indikasi melakukan trafficking (perdagangan orang). 

Tingginya angka perkawinan anak semakin menguatkan rantai kemiskinan berwajah perempuan di Lampung. Dari 246 yang terdaftar permohonan dispensasi kawin, 266 telah diputus oleh pengadilan se-wilayah pengadilan Tinggi Lampung (Lampost.co, 3 Juli 2020)

Selain itu, dikeluarkannya Rancangan Undang-undang Penghapusan kekerasan seksual  (RUU PK-s) dalam prolegnas 2020 menambah catatan ketidakberpihakan pemimpin untuk kepentingan hak asasi perempuan. Belum lagi persoalan kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan yang semakin membatasi dan mengontrol posisi perempuan. 

Indonesia sendiri telah meratifikasi banyak kebijakan internasional dalam rangka penguatan kaum perempuan. Convention on the Political Rights of Women (1952) dengan turunan UU No. 68 Tahun 1956 tentang persetujuan konpensi hak-hak politik kaum wanita, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW, 1979) yang diturunkan dengan melahirkan UU No 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, International Conference on Population and Development (ICPD, 1994), Beijing Declaration and Platform for Action (BPFA, 1995), Millennium Development Goals (MDGs, 2001) dan Sustainable Development Goals (SDG’s, 2015) sebagai upaya mewujudkan persamaan harkat dan martabat kaum perempuan dan meningkatkan akses serta kontrol kaum perempuan atas sumber daya kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Namun, dokumen-dokumen tertulis ini tidak akan dapat merubah kondisi perempuan tanpa adanya komitmen dan kemauan politik kepala daerah terpilih dalam menjalankan fungsi eksekutifnya. 

Pilkada serentak ini diharapkan dapat dijadikan momentum politis bagi pemilih perempuan untuk mendorong dan memastikan komitmen calon kepala daerah pada pemenuhan hak asasi perempuan. Tidak dicederai dengan praktek transaksional dan politik uang baik oleh calon kepala daerah maupun penyelenggara (KPU dan Bawaslu) hingga menghilangkan kepercayaan atas proses demokrasi yang sakral ini. 

Bersiap menjadi pemilih cerdas yang tidak hanya berpartisipasi dengan tidak golput, menolak politik uang juga memiliki posisi tawar dan mempertaruhkan pilihannya pada nasib dan situasi perempuan 5 tahun mendatang. Memantau, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kepala daerah terpilih atas janji-janji politiknya. 

Pemilih perempuan dapat memastikan keberpihakan calon kepala daerah dengan mempertimbangkan visi dan misi yang di usung (apakah isu perempuan menjadi prioritas?) dan memastikan track record calon yang tidak merendahkan harkat martabat perempuan.