Hubungan Canggung antara Perempuan, Gerakan, dan Pemilihan Umum

Artikel ini merupakan substansi dari hasil diskusi dalam Dialogue 5 – Election: What do they mean for our movements? yang dilakukan JASS, 22 September 2020 tentang sebuah refleksi pemilu bagi gerakan. Kegiatan ini mempertemukan para aktivis feminis/ pembela HAM dari berbagai negara. Niken Lestari dari FAMM Indonesia yang merupakan salah satu lembaga mitra JASS di Indonesia menjadi salah satu narasumber mewakili Indonesia. Narasumber lain diantaranya: Everjoice Win (Zimbabwe), Zukiswa White (Africa Selatan), Sandra Morán (Guatemala), Gilda Rivera (Honduras), Mi Kun Chan Non (Myanmar), Jessica Byrd (M4BL Electoral Justice Project, USA), dan Gabriela Lemus (Mi Familia Vota, USA).

Pertanyaan yang selama ini menghantui gerakan akar rumput: Apa yang harus dilakukan ketika memasuki masa pemilihan umum (pemilu)?

Topik ini memang terbilang sensitif, khususnya bagi aktivis perempuan dan gerakan feminis secara umum. Meskipun jumlah perempuan yang maju dan terpilih melalui mekanisme pemilu di seluruh dunia terus meningkat; nyatanya pemilu dioperasikan melalui aturan-aturan patriarkis – aturan-aturan yang umumnya malah menjegal perempuan. Secara historis, gerakan memandang pemilu melalui dua kacamata yang relatif berseberangan: 1) Sebagai alat pendongkrak kekuasaan perempuan dan ‘jalan’ untuk mendorong perubahan sosial, atau sebaliknya; 2) Sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dan energi politik kelompok perempuan, dan alat untuk menundukkan perempuan. Dalam praktiknya, beberapa kelompok perempuan memanfaatkan pemilu sebagai ajang untuk mendukung kandidat-kandidat pilihan mereka masuk ke dalam sistem, sedangkan kelompok lain memandang pemilu sebagai momen strategis untuk menggerakkan komunitas terkait isu atau tuntutan tertentu.

Menjelang pemilu presiden di Amerika Serikat (AS), JASS dan organisasi mitra regional kami mengadakan acara virtual untuk membahas perdebatan ini dari perspektif gerakan feminis secara langsung. Kami berhasil mengumpulkan panel yang beranggotakan delapan perempuan luar biasa dari Zimbabwe, Honduras, Myanmar, Guatemala, Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan Indonesia untuk membandingkan pemikiran serta pengalaman mereka dalam menggunakan pemilu sebagai sarana ‘pembangun’ gerakan feminis, atau sebaliknya, terkait keputusan gerakan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu.

Keterangan foto: Musisi berdarah Kuba-Meksiko, Leiden, membuka percakapan dengan mengucapkan salam, dan melantunkan lagu tentang perlawanan atas kekerasan terhadap perempuan, untuk menegaskan kembali bahwa gerakan feminis adalah landasan kita bersama, serta peran musik dalam upaya-upaya perlawanan

Seluruh partisipan sepakat bahwa ‘apakah’ dan ‘bagaimana’ pemilu dapat mendukung tujuan kelompok; termasuk (tujuan terkait) keadilan gender, hak-hak kelompok adat, kejadian ras dan ekonomi, perlindungan lingkungan, pemberantasan korupsi, serta penghapusan kekerasan dan impunitas sangat tergantung pada konteks permasalahan. Pemilu di level daerah, provinsi, dan nasional dapat memberi kesempatan untuk memperkuat organisasi dan memperjuangkan tuntutan-tuntutan gerakan, tetapi proses — dan hasilnya, terkait siapa yang menang dan siapa yang kalah — dapat memecah dan melemahkan gerakan. Bagaimana cara kita menentukan kapan kita akan ‘menginvestasikan’ harapan, sumber daya, dan energi kita ke dalam pemilu? Kapan dan bagaimana pemilu dapat menjadi alat bagi gerakan untuk merebut kekuasaan secara efektif?

Sepanjang proses pertukaran pengalaman yang sangat kaya, sajian kasus dalam berbagai konteks yang berbeda, serta dialog antar ragam perspektif, beberapa catatan kritis muncul:

Bukan sapu jagad: Sadari batasan dari apa-apa saja yang bisa kita raih lewat pemilu

Everjoice Win, professor hak-hak perempuan dari Zimbabwe, sekaligus direktur program ActionAid, dan penasihat senior JASS, memulai dengan menempatkan pemilu dalam konteks politik yang lebih luas.

Pemilu adalah hal yang penting, sebagai bagian kecil — dan saya menggarisbawahi kata ‘kecil’ ini — dari proses demokrasi. Pemilu hanyalah momen, momen ketika kita, sebagai perempuan, sebagai feminis, bisa memilih pemimpin yang kita inginkan, memilih sistem pemerintahan yang kita dambakan, serta memasukkan masalah-masalah yang kita hadapi ke dalam agenda (pemerintah).” Beliau menyatakan bahwa masalah muncul ketika pemilu dipandang sebagai “proses sapu jagad dalam demokrasi” atau the be-all, end all of democracy.

Tanggapan beliau disetujui oleh perempuan-perempuan lain dalam panel dan peserta diskusi.

Zukiswa White, seorang penggerak feminis pan-Afrika dari Afrika Selatan, menekankan bahwa partisipasi elektoral tidak dapat sepenuhnya merangkul visi dan tujuan gerakan dari seluruh kelompok (perempuan), terutama kelompok-kelompok yang terpinggirkan seperti masyarakat adat dan pribumi, kaum miskin dan kelas pekerja, lesbian dan transgender, serta masih banyak lagi.

Visi kita, untuk diri kita dan komunitas kita, sejatinya terlampau besar dan genting, jika disandingkan dengan janji-janji yang ditawarkan oleh para ‘pria berdasi’ di parlemen. Bahkan ketika kita sedang berkonsolidasi dan berjuang melalui pemilu, kita harus jujur dan sadar terkait sejauh mana pemilu dapat membawa visi kelompok dan sejauh mana pemilu dapat menguntungkan kita.” ucapnya.

Zukiswa menambahkan bahwa visi yang ‘lebih besar’ ini terkait dengan masalah konkrit seperti keadilan atas lahan (land justice) yang menghadapkan gerakan dengan kekuatan-kekuatan besar, atau aktor-aktor yang mengontrol sistem. “Mereka yang berkuasa memiliki ‘kekuatan’ untuk mengambil keputusan; sedangkan mereka yang hidup di bawah ketertindasan berjuang agar dapat mengakses ‘kekuatan’ tersebut. Pemilu adalah tempat negosiasi(nya).

Ketika pemilu ditempatkan sebagai jalan untuk membangun gerakan, maka kita harus turut menyadari bahwa proses elektoral tidak hanya mencakup peristiwa ‘menang-atau-kalah’ yang terjadi di momen pemilu. Beberapa perempuan menyebutkan bahwa ada waktu sebelum, saat, dan sesudah pemilu; yang masing-masing memiliki potensi dan risiko yang dapat ditelusuri lebih jauh. Periode sebelum dapat mencakup berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun sebelum pemilu; karena baik kandidat pemilu, komunitas perempuan, serta kelompok masyarakat sipil lain pasti melakukan persiapan-persiapannya terlebih dahulu. Zukiswa menjelaskan bahwa pada fase sebelum, komunitas perempuan akan menyusun tuntutan-tuntutan serta visi yang ingin mereka perjuangkan dalam pemilu, sedangkan kelompok-kelompok lain akan mendiskusikan perihal kewajiban mereka sebagai warga negara untuk ‘memilih’ dan hubungan mereka dengan negara. Fase ini menekankan bahwa pendidikan politik dan pendidikan populer umumnya tidak memiliki kaitan yang erat dengan proses elektoral. Di Zimbabwe, sebagai contoh, gabungan organisasi-organisasi perempuan menyusun sebuah manifesto berjudul “What Women Want” atau “Apa yang Perempuan Mau” sebagai acuan, sekaligus platform untuk menarik perhatian kandidat pemilu terhadap tuntutan-tuntutan kelompok perempuan.

“Bagi saya, hal yang sejatinya lebih penting adalah apa-apa yang terjadi sebelum pemilu, dan yang tidak kalah penting, apa yang kita ingin lihat dan harapkan sebagai perempuan setelah pemilu dilangsungkan . . . (pada kedua momen ini) seharusnya kita mengeluarkan usaha lebih, ‘Ini yang anda janjikan, ini isu-isu yang kita masukkan ke dalam agenda, dan ini hal-hal yang kami ingin lihat sekarang’.” Win menambahkan.

Mi Kun Chan Non, salah satu pendiri Mon Women’s Network dari Myanmar, menyatakan bahwa pemilu penting sebagai mekanisme partisipasi dalam perumusan hukum dan kebijakan; akan tetapi pemilu harus dilihat dalam skala waktu yang lebih luas — mulai dari fase persiapan, ketika kelompok perempuan mendorong pemerintah dan pemangku kebijakan terkait untuk melibatkan lebih banyak perempuan, hingga ke fase penyusunan rencana aksi terkait perumusan kebijakan.

Pembicara dari berbagai belahan dunia mengingatkan bahwa sistem patriarki yang korup melihat keterlibatan aktif perempuan dalam ranah politik sebagai serangan feminis ke dalam ‘teritori’ mereka. Perlawanan mereka (patriarki) akan terasa di setiap langkah, bahkan setelah perempuan berhasil mengamankan posisi strategis dalam sistem pemerintahan. Sandra Moran, lesbian-feminis dari Guatemala, pemimpin gerakan dan mantan anggota dewan, menyatakan bahwa “sistem akan melakukan apapun untuk membuat anda gagal” sebagai upaya dalam menggagalkan kehadiran perempuan sebagai oposisi yang ‘berhasil’. Gabriela Lemus dari Mi Familia Vota, organisasi yang fokus membangun kekuatan politik Latino di AS menambahkan bahwa partai politik — bahkan partai politik perempuan itu sendiri — seringkali menghambat kerja-kerja perempuan. “Selalu ada ketegangan antara pergerakan, gerakan feminis atau progresif, dan partai politik yang selalu lebih neoliberal.”

Sebagian besar panelis melaporkan bahwa negara mereka memiliki kuota untuk kandidat perempuan, namun Chan Non mengatakan bahwa kondisi Myanmar masih jauh dari kuota 30% perempuan yang telah ditetapkan, sekaligus mengingatkan bahwa keberadaan kuota tidak serta-merta menjamin bahwa parlemen akan mengadopsi perspektif perempuan. Organisasi Chan Non fokus pada upaya untuk mendorong perempuan agar menggunakan hak pilihnya, serta mempromosikan kandidat perempuan dengan harapan agar tuntutan dan kebutuhan perempuan digaungkan dalam sistem pemerintahan, terutama pada momen-momen krisis kedamaian dan masa pembangunan kembali seperti sekarang.

Faktor budaya juga turut membatasi keterlibatan perempuan, meskipun terdapat celah-celah politik yang relatif terbatas. Niken Lestari, koordinator FAMM – Forum Aktivis Perempuan Muda Indonesia, dengan anggota yang tersebar di tiga puluh provinsi – mencatat bahwa di Indonesia, kampanye untuk lebih melibatkan perempuan dalam proses pemungutan suara dan memegang jabatan publik mengalami kemunduran, karena ketika perempuan pulang dari lokakarya (terkait pemilu), mereka ditekan untuk memilih kandidat sesuai dengan keinginan keluarga besar, untuk menjual suara mereka, atau untuk sama sekali tidak menggunakan hak pilih mereka.

Keterbatasan lain yang umumnya muncul adalah ketika kandidat  yang mewakili gerakan perempuan menang, mereka sering — baik melalui tekanan maupun bujukan — kehilangan komitmen mereka terhadap gerakan perempuan, gerakan yang mengantar mereka duduk di posisi tersebut. Fenomena ‘menyerahkan diri pada sistem yang berkuasa’ ini menjadi fokus perhatian Gilda Rivera, direktur Pusat Hak-Hak Perempuan di Honduras, yang menekankan pentingnya mempertahankan “etika feminis” ketika berpartisipasi dalam proses pemilu dan pemerintahan.

Keuntungan-keuntungan yang ditawarkan oleh proses pemilu rawan terkikis oleh faktor-faktor berikut; mulai dari penolakan, kooptasi, ekspektasi palsu, kecurangan, dan tentunya, kemungkinan tidak terpilih atau kekalahan dalam pemilu. Namun agaknya, keterbatasan proses pemilu yang paling besar sekaligus kontradiksi yang membuat banyak orang bimbang untuk memilih menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya adalah kesenjangan struktural, dan ketidakadilan dari proses elektoral itu sendiri.

Kita terus-menerus mempercayai sistem yang curang dari akar-akarnya, sistem yang tidak didesain untuk menampung suara, hak, serta kepentingan perempuan dalam skema pembagian sumber daya dan kekuasaan, dan juga dalam skema partisipasi publik dalam proses demokrasi; sistem ini tidak dapat mewujudkan perubahan yang kita (perempuan) harapkan terjadi dalam kehidupan sehari-hari,” jelas Win. Tantangan yang kemudian muncul adalah bagaimana kita dapat menyadari kesenjangan-kesenjangan struktural ini, dan di saat yang sama, tetap melangkah maju di area-area yang memungkinkan.

Jessica Byrd dari Electoral Justice Project dan Movement for Black Lives menempatkan pemilu sebagai fokus aktivitas politiknya, tetapi Ia sadar akan ilusi pemilu dan paham betul sejauh mana pemilu dapat berkontribusi dalam upaya gerakan untuk merebut kekuasaan di Amerika Serikat. “Pemilu kami dipenuhi kecurangan. Kita tahu bahwa kita belum mencapai demokrasi. Kita masih berada di era rekonstruksi, era yang menempatkan kewarganegaraan orang kulit hitam sebagai sesuatu yang masih dipertanyakan oleh orang banyak,” jelasnya.

Jessica menceritakan beberapa contoh kasus, misalnya ketika kemenangan dari calon gubernur perempuan kulit hitam Stacey Abrams ‘dicuri,’ serta fenomena kemenangan Hillary Clinton dalam popular vote dan kekalahannya di electoral college[1] – sebagai ilustrasi untuk menyatakan bahwa Amerika Serikat – yang sering dianggap sebagai negara model demokrasi – ternyata menjadi sarang ketidakadilan yang mengakar. Dalam konteks ini, motivasi utama untuk terlibat dalam pemilu presiden AS 2020 relatif defensif: untuk mencegah Trump dan kawan-kawannya terpilih kembali. “Pertanyaan terbesar kami adalah, jika nasionalisme kulit putih menjadi isu yang mendapatkan daya tarik di partai politik kami, apa yang harus kami lakukan?” ujarnya secara retoris.

“Tugas kami adalah untuk mengatakan yang sebenarnya, bahwa politik adalah adalah mekanisme yang memiliki banyak wajah. Pemilu adalah taktik, dan kita memiliki lawan dalam pemerintahan AS yang bekerja untuk menciptakan rezim otoritarian. Mereka-mereka ini, para nasionalis kulit putih, mengumpulkan kekuatan politik mereka untuk memukul mundur gerakan sosial seperti Black Lives Matter, dan gerakan perempuan seperti Queer Movement di AS. Kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi orang banyak dari ancaman rezim otoritarian tersebut.”

Keterbatasan-keterbatasan ini dapat menjadi tantangan, atau bahkan sesuatu yang meluluh-lantahkan gerakan. Apa yang bisa dicapai lewat pemilu di konteks-konteks tertentu sangat tergantung dengan kuat-lemahnya kontrol negara terhadap sistem pemilu, kekuatan dan fokus pengorganisasian gerakan, serta kehadiran peluang-peluang yang dapat digunakan untuk mendorong terpenuhinya tuntutan serta tujuan gerakan.

 

Konteks dan kondisi menjadi penting: Kita harus menentukan mana yang mungkin dan mana yang tidak

Sebuah konsensus antar-partisipan tercipta dengan cukup cepat; bahwa untuk meraih kesuksesan dalam pemilu, diperlukan perhitungan matang terkait keuntungan nyata apa saja yang akan kita terima jika memenangkan pemilu, alih-alih terpaku pada janji-janji demokrasi atau godaan kekuasaan formal semata.

Rivera, pemimpin gerakan feminis populer di Honduras selama lebih dari 40 tahun mengatakan bahwa melakukan evaluasi konteks berarti melihat lebih dekat “di mana posisi (gerakan) kita ketika masa pemilu, untuk mengidentifikasi saluran-saluran demokrasi yang dapat memberi ruang, atau celah bagi agenda feminis untuk masuk dan mengambil tempat.”

Moran menekankan pentingnya evaluasi praktis terhadap kekuasaan. “Pertanyaannya begini, apakah kita akan mendobrak pola-pola kekuasaan yang ada sekarang, atau tidak? Apakah kita benar-benar bisa melakukannya? Terkadang kita melompat maju tanpa memiliki dukungan (kekuasaan) yang cukup di belakang kita.”

Gilda menyimpulkan bahwa Honduras, negara yang melewati kudeta di tahun 2009 tanpa pemulihan tatanan konstitusional dan pemilihan ulang presiden yang curang pada tahun 2017 — yang memenangkan kembali presiden korup dan otoriter — tidak mencerminkan kondisi yang positif bagi gerakan perempuan untuk terlibat dalam proses pemilu.

“Dalam kasus Honduras, saya pikir sangat sulit bagi gerakan perempuan feminis untuk memajukan agenda feminis di tahun-tahun mendatang, mengingat kondisi kerangka hukum dan politik saat ini. Selama kita hidup di tengah demokrasi yang melemah, yang berpihak pada kepentingan pemilik modal, dan mengeksploitasi rakyat, akan sangat sulit untuk memajukan kandidat yang peduli pada tujuan-tujuan kita.”

Para panelis kemudian mengidentifikasi faktor krusial lain dalam mendukung kerja-kerja elektoral sebagai mekanisme untuk membangun, dan memobilisasi aliansi secara luas untuk berpartisipasi dalam sebuah kesatuan. Aliansi elektoral yang tidak mengorbankan prinsip akan meningkatkan angka partisipasi gerakan, dan melahirkan koalisi pemerintah akar rumput jika mereka berhasil memenangkan kontestasi tersebut. Tidak jarang aliansi terbentuk berdasarkan interseksionalitas yang kita miliki.

Chan Non mencatat, sebagai perempuan Mon (kelompok etnis di Myanmar), Ia harus berjuang dua kali lipat lebih keras untuk merepresentasikan diri dan kelompoknya. “Saya adalah perempuan etnis di Myanmar, jadi ketika kita berbicara tentang gerakan, sebenarnya ada dua jenis gerakan yang harus kita bahas (gerakan sebagai: 1) Perempuan; dan 2) Kelompok etnis). Keduanya sama-sama menuntut keterwakilan yang adil dalam sistem pemerintahan. Ia menambahkan bahwa situasi pandemi menjadi beban tersendiri bagi Myanmar, apalagi menjelang pemilu yang akan dilaksanakan November 2020 ini. “Kita bekerja agar lebih banyak orang — lebih banyak perempuan — bisa ke luar dan menggunakan hak pilihnya, tetapi karena pandemi ini, situasinya berubah total. Banyak yang khawatir, tetapi kami terus mendorong agar orang-orang tetap menggunakan hak pilihnya untuk kandidat perempuan dan perwakilan kelompok etnis di parlemen, untuk Myanmar yang lebih baik.

Probabilitas untuk menang, level keterbukaan demokrasi, kekuatan oposisi, serta kekuatan dan kapasitas gerakan (perempuan) menjadi faktor penting yang menentukan tinggi-rendahnya angka partisipasi, menurut seluruh pemimpin gerakan perempuan yang hadir dalam diskusi. Faktor-faktor lain mencakup pengorganisasian pendidikan populer dan mobilisasi masyarakat akar-rumput menjelang pemilu, serta kemampuan untuk membangun aliansi yang besar dan kuat, antara organisasi-organisasi dengan fokus tujuan yang sama, untuk memajukan agenda politik kelompok.

Jika kondisi-kondisi ini tidak dapat terpenuhi, beberapa panelis mengingatkan bahwa partisipasi elektoral malah dapat menyebabkan perpecahan, represi, serta tersedotnya energi dan sumber daya secara sia-sia oleh gerakan.

 

Temukan di mana, dan bagaimana kita dapat menciptakan dampak yang paling besar, baik untuk sekarang maupun di masa depan

Meskipun perhatian gerakan cenderung terfokus pada pemilu nasional, banyak organisasi perempuan yang memilih untuk berkonsentrasi pada pemilu di tingkat provinsi atau lokal. Keputusan ini tentunya dilandasi oleh konteks tertentu. Di Indonesia, Niken Lestari menunjukkan bahwa kerja-kerja gerakan feminis umumnya terkonsentrasi di tingkat lokal, ketika perempuan-perempuan yang terorganisir dalam komunitas dapat memiliki kontrol dan pengaruh lebih atas peraturan-peraturan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.

“Sebagai aktivis, kitalah yang menentukan level advokasi kita, sesuai dengan kapasitas kita, karena tidak semua (bentuk) aktivisme (terjadi) di level nasional. Pemilu desa dan kabupaten, misalnya, tidak kalah penting bagi gerakan politik akar rumput kita,” ucapnya. “Bagi kami, pemilu desa adalah arena yang paling penting untuk mengubah narasi kekuasaan dan mendukung kepemimpinan feminis; ini adalah hal yang penting bagi gerakan akar rumput.”

Kerja-kerja FAMM fokus pada pendidikan politik dan pengorganisasian perempuan muda untuk menantang konsep usang terkait peran dan kuasa perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Mendukung anggota komunitas untuk terpilih sebagai pemimpin merupakan salah satu bentuk pemberdayaan baik untuk individu yang terpilih, maupun organisasi. Niken Lestari menekankan bahwa pemilu desa menawarkan jalan bagi kelompok untuk turut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan, dan membuka akses bagi penggunaan dana desa.

Di sisi lain, terkadang keharusan untuk berpartisipasi dalam pemilu muncul dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat menimpa gerakan dan komunitas, jika pihak oposisi memenangkan pemilu. Pemilu AS pada tahun ini misalnya, menjadi ajang penting yang akan menentukan nasib kelompok-kelompok akar rumput. Organisasi yang diampu oleh Byrd dan Lemus, misalnya, fokus pada advokasi di masa pemilu presiden AS 2020 untuk mencegah kemenangan kembali Trump, yang akan memberi dampak negatif pada gerakan perempuan, orang kulit hitam, latin, dan komunitas LGBTQ.

Pada akhirnya, yang penting adalah bagaimana kita dapat menakar pilihan-pilihan serta skenario apa saja yang dapat terjadi, untuk menentukan arena mana yang paling optimal, serta jalur partisipasi apa yang dapat kita ambil; tentunya dengan mempertimbangkan bagaimana partisipasi kita dalam pemilu dapat membangun gerakan, dan membawa kita pada tujuan serta visi bersama gerakan.

 

Terakhir, dan yang paling penting, gerakan itu penting!

Diskusi internasional tentang gerakan perempuan dan pemilu ini ternyata berhasil melampaui pandangan biner terkait pemilu: yes or no, apakah kita akan berpartisipasi, atau tidak — mengingat sepanjang diskusi, telah digaris bawahi bahwa gerakan menganggap pemilu sebagai taktik untuk mencapai tujuan, dan bukan tujuan akhir dari gerakan itu sendiri.

Moran, yang terpilih sebagai anggota kongres di Guatemala mencalonkan dirinya atas desakan gerakan perempuan akar rumput, dan menekankan bahwa demokrasi perwakilan merupakan elemen penting bagi gerakan perempuan, karena melalui proses inilah hukum dan kebijakan dibuat.

“Kita harus menantang segala bentuk kekuasaan di seluruh arena. Sebagai sebuah gerakan, kita harus terus bertarung untuk merebut kuasa, dan kita harus selalu menggunakan cara-cara yang berbeda dalam setiap pertempuran; masuk dari sudut-sudut yang berbeda dan aksi yang beragam,” ucapnya. Pemilu adalah bagian dari strategi yang lebih besar. Selama kita membangun kekuatan publik, kita menaruh tuntutan-tuntutan dan proposal kita di atas meja, kita membangun gerakan di sekitar kandidat yang kita jagokan, dan hal ini membantu kita untuk terus membangun kekuatan tersebut. Mereka yang berpartisipasi sebagai kandidat memiliki peluang untuk menggaungkan tuntutan-tuntutan dan suara dari gerakan itu sendiri.

Chan Non menekankan pentingnya mempertahankan hubungan antara mereka yang terpilih dan basis politiknya. “Saya pikir pemilu menjadi penting untuk membuktikan bahwa gerakan kita bisa maju dan menghasilkan sesuatu, dan saya percaya bahwa setelah itu, perwakilan-perwakilan perempuan ini dapat dengan baik merepresentasikan hak-hak perempuan dan mereka yang berada di akar rumput.”

Berkaca pada pengalamannya mengorganisir gerakan di negara-negara Afrika, White mengatakan bahwa hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita dapat berpegang teguh pada tujuan dan visi fundamental gerakan, dan mencegah lahirnya kepercayaan buta pada proses elektoral. “Kita harus fokus membangun ketahanan komunitas . . . sehingga komunitas kita tidak terlalu tergantung pada mekanisme yang dipromosikan oleh negara, yang merupakan bagian dari jaringan kekuasaan global, antek-antek imperialis yang menempatkan kita dalam siklus negosiasi tak berujung, dan menghalangi visi gerakan untuk mencapai masa depan yang bebas untuk kita semua. Kita harus bergerak dari pemahaman bahwa kita hanya dapat melakukan perubahan-perubahan di level permukaan — layaknya yang ditawarkan oleh mekanisme pemilu. Kita harus membangun kapasitas ketahanan secara kolektif, dan kapasitas untuk melakukan revolusi.”

Ia menambahkan, “Demokrasi berarti membagi kekuasaan ke publik. Jadi, kita harus memandang pemilu sebagai alat untuk membuat kekuasaan kolektif ini nyata dan bermakna.”

Seluruh panelis menggemakan pesan yang sama — untuk fokus pada tujuan yang lebih besar, berpegang teguh pada visi dan prinsip gerakan menjadi keharusan, ketika kita terlibat dalam proses pemilu. Sebagai pemimpin gerakan sosial terbesar dalam sejarah AS, Movement for Black Lives (M4BL), Jessica Byrd menyatakan, “Gerakan Kulit Hitam melakukan segala hal yang dapat kami lakukan untuk mengatakan siapa kami dan apa yang kami butuhkan bagi pemerintahan kami di sini. Partisipasi kami dalam pemilu bukan berarti kami menyetujui apa-apa yang telah dilakukan pemerintah. Kami adalah abolitionists — kami percaya bahwa orang kulit hitam, semua orang, tidak boleh diletakkan dalam ‘kandang’. Kami percaya bahwa kapitalisme adalah salah satu penghalang terbesar bagi kami untuk berpartisipasi sebagai warga negara, dan feminisme queer kulit hitam adalah politik yang dapat membebaskan kami. Dengan menggunakan hak pilih kami, bukan berarti kami setuju dengan negara dan kapitalisme; kami menggunakan pemilu untuk melangkah maju dan mewujudkan visi bersama kami.”

Ia menyimpulkan, “tujuan utama dari M4BL adalah hak untuk memerintah, atau lebih tepatnya, hak bagi gerakan untuk menjadi mitra dalam proses pemerintahan, ketika gerakan-lah yang menentukan isu apa yang harus dibahas dalam sistem pemerintahan, bukan para politisi.”

Diskusi panel berjudul “Pemilu: Apa Artinya Bagi Gerakan Kita?” adalah diskusi kelima dalam seri JASS “Women Transforming a World in Crisis“. Rekaman penuh diskusi dengan durasi 1,5 jam dapat diakses di sini: https://www.facebook.com/JASS4justice/videos/337769947670744. Kami mengundang Anda untuk mengirimkan komentar, pertanyaan, dan pengalaman Anda ke: https://www.justassociates.org/en/jass-blog atau melalui email: indonesia@famm.or.id

[1] Catatan translator: sistem pemilu di AS berbeda dengan Indonesia. Pemilih memang memilih kandidat presiden (popular vote), tetapi kandidat yang menang adalah kandidat yang berhasil mendapatkan mayoritas suara dari anggota electoral college yang dipilih bersama dengan presiden. Referensi lebih lanjut: https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53733139