KOMPAKS Kecam Media Siber yang Lakukan Objektifikasi Perempuan dan Seksisme dalam Berita

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) mengecam berita yang memalukan dan tidak pantas di situs berita viva.co.id. Situs berita Viva.co.id memuat judul berita yang mengobjektifikasi dan merendahkan martabat para atlet perempuan, dan menihilkan prestasi para atlet tersebut yang berlaga di pentas olahraga dunia. Kami melihat bahwa artikel tersebut telah dihapus dari situs namun viva.co.id belum menyampaikan permintaan maaf publik sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas kel...
Read More

Surat Desakan Terbuka Penanganan Kasus Pencabulan dan Pemerkosaan yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian Maluku Utara

Kepada Yang Terhormat,Kepala Kepolisian Daerah Maluku UtaraDi tempat Dengan Hormat,Kami adalah FAMM (Forum Aktivis Perempuan Muda) Indonesia, sebuah organisasi yang beranggotakan lebih dari 300 aktivis perempuan multigenerasi yang tersebar di 30 provinsi di Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Kami sangat prihatin dengan adanya dua kasus kekerasan seksual yang terjadi di Maluku Utara pada bulan Juni 2021. Pada kasus pertama, terjadi pemerkosaan terha...
Read More

Rilis GERAK Perempuan: Omnimbus Law Disahkan, RUU P-KS & PRT Terancam!

Rilis Aksi Selasaan ke-15 Aliansi Gerakan Perempuan Anti Kekerasan (GERAK Perempuan) Omnibus Law Disahkan, RUU PKS dan PPRT Terancam!   Jakarta, 13 Oktober 2020 Pada 5 Oktober 2020, DPR RI telah mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja. Pengesahan ini dilakukan hanya berselang 1 tahun semenjak Presiden Jokowi menyampaikan pidato tentang pentingnya investasi pada 20 Oktober 2019. Omnibus Law Cipta Kerja digadang sebagai sebuah UU “sapu jagad” yang akan merampingkan berbagai UU untuk m...
Read More

Rilis GERAK Perempuan: Tetapkan Agenda Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Prioritas DPR

Rilis Pers Aksi Selasaan Ke-14 GERAK Perempuan   Tetapkan Agenda Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Prioritas DPR   Menuntut pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga | Menolak Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja     Untuk segera diterbitkan   Indonesia, 6 Oktober 2020 – Kabar duka baru saja diterima oleh rakyat Indonesia, akibat semakin minimnya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah. RUU PKS yang sediany...
Read More

Rilis GERAK Perempuan: Menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dikeluarkan dari PROLEGNAS Prioritas 2020

Rilis Pers GERAK Perempuan   Menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) Dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional Prioritas 2020 & Ajakan Solidaritas Mengawal Proses Legislasi hingga Diundangkan serta Ajakan Membangun Kolektif sebagai Sistem Dukungan   Untuk segera diterbitkan   Jakarta—Senin 6 Juli 2020, GERAK Perempuan dalam konferensi pers menyampaikan sikap penolakan atas dikeluarkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dari Program Legislasi&nb...
Read More

Pernyataan Sikap Merespon Pernyataan Walikota Depok

FAMM Indonesia memprotes pernyataan Walikota Depok, Jawa Barat Mohammad Idris di media massa dan elektronik tentang rencana melakukan razia terhadap kos dan apartemen di Depok dan membentuk Crisis Center untuk menghalangi aktivitas kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Dalam responnya terkait pemberitaan media, Walikota Depok, menyanggah rencana tersebut tetapi menekankan bahwa ada upaya pembinaan dan penertiban bagi kelompok LGBT karena dianggap melanggar norma sosia...
Read More