Press Statement to respond Discriminative Regulation on Dressing Code in Kendari City

Press Statement from FAMM Indonesia in respond to Discriminative Regulation on Dressing Code in Kendari City Currently there is a regulation No. 18 year 2014 on the establishment of Dressing Code in the Kendari City being socialized and implemented. The goal of this regulation, issued by the Mayor of Kendari, H. Asrun, is to discipline the way people of Kendari, especially women, to dress. As for what is considered as a “good dress” is clothing that cover the limbs, not transparent and no...
More

Pernyataan Sikap FAMM Indonesia Terkait Perda Diskriminatif di Kota Kendari tentang Etika Berbusana

Saat ini di Kendari telah lahir perda No. 18 tahun 2014 tentang Etika Berbusana.Tujuan dari dibentuknya perda ini oleh Walikota Kendari, H. Asrun, adalah membiasakan masyarakat Kota Kendari untuk berbusana dengan baik. Adapun yang dianggap sebagai berbusana yang baik adalah pakaian yang menutupi anggota tubuh sehingga tidak nampak, tidak transparan dan tidak ketat. Perda tersebut disusun atas usulan dari fraksi PKS dan PAN yang menilai salah satu pemicu maraknya terjadi pemerkosaan adalah...
More

Menakar Kecerdasan Anggota Dewan Kota Kendari, Sebatas “Rok Mini”!

Artikel di bawah ini adalah tulisan salah satu pengurus FAMM Indonesia, Hasmida Karim, yang dimuat di Harian Kendari Pos edisi Senin, 20 April 2015 terkait perda etika berbusana. Sejak minggu lalu sampai hari ini, Anggota Dewan Kota Kendari melakukan sosialisasi terhadap peraturan daerah nomor 18 tahun 2014 tentang Etika Berbusana Kota Kendari. Saat membaca sebuah headline berita disalah berita online tentang hal ini membuat saya bertanya-tanya sendiri, Apa yang salah dengan gaya berbusana ma...
More

Pernyataan Sikap terkait Hukuman Mati TKW Indonesia

Berikut ini pernyataan sikap FAMM Indonesia terkait hukuman mati yang dijatuhkan kepada tenaga kerja perempuan Indonesia di Arab Saudi. Indonesia kembali berduka. Dua perempuan muda, Siti Zaenab dan Karni binti Medi Tarsim mendapat hukuman pancung. Dalam proses ini, negara kembali gagal membuktikan peran dan tugasnya dalam memberikan perlindungan kepada warganya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L P Marsudi, menyampaikan bahwa dia kecolongan dan tidak tahu bahwa ada dua warga...
More