Hasil Keluaran Penelitian Mahina Masohi

Hasil Keluaran Penelitian Mahina Masohi
Purna sudah proses penelitian Mahina Masohi yang dilakukan sejak April 2016 sampai dengan Maret 2017 dengan dukungan dari Making All Voices Count (MAVC) dan PEKKA. Penelitian Mahina Masohi bertujuan untuk memahami strategi keterlibatan perempuan muda di desa dalam forumpublik pengambil kebijakan dan pembangunan di desa. penelitian ini merupakan respon terhadap pemberlakuan Undang-undang desa No. 6...
More

SAVE OUR SISTER-Nyalakan Cahaya Yuyun

SAVE OUR SISTER-Nyalakan Cahaya Yuyun
Pada tahun 2015 Indonesia dinyatakan darurat kekerasan perempuan oleh Komnas Perempuan sebagai respon dari meningkatnya kekerasan terhadap perempuan sejak 2010. Kekerasan seksual tercatat sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan tertinggi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, terutama merujuk pada tahun 2015 di mana terjadi 1.657 kasus pemerkosaan. Catatan Komnas Perempuan menunjukkan kekerasan s...
More

PEREMPUAN BERCERITA, PEREMPUAN BERDAYA KENAPA TIDAK BOLEH?

PEREMPUAN BERCERITA, PEREMPUAN BERDAYA KENAPA TIDAK BOLEH?
Pers release Sepertinya perbaikan demokrasi yang selama ini dilakukan masih sekedar manis dalam laporan tahunan belaka, karena belum lama ini demokrasi kembali diabaikan, penegakan hukum timpang dan rasa aman warga negara tidak lagi menjadi pertimbangan. Selang sekitar satu bulan sejak pembubaran paksa Festival Belok Kiri di Jakarta oleh kelompok Aswaja, kasus serupa terulang lagi di Yogyakarta...
More

Menolak Diskriminasi dan Penindasan

Menolak Diskriminasi dan Penindasan
PERS RELEASE MENOLAK DISKRIMINASI DAN PENINDASAN TERHADAP KOMUNITAS MINORITAS Pernyataan Menteri riset dan pendidikan tinggi kepada publik bahwa , ”Kampus itu adalah penjaga moral. LGBT tidak boleh masuk kampus karena tidak sesuai dengan nilai dan kesusilaan bangsa Indonesia,” justru dengan jelas beliau menunjukkan tidak memberikan ruang pendidikan bagi komunitas minoritas di Indonesia. Pernyata...
More

PEREMPUAN LAWAN KORUPTOR, TOLAK REVISI UU KPK

PEREMPUAN LAWAN KORUPTOR, TOLAK REVISI UU KPK
DPR kembali membahas aturan yang berpotensi kuat merusak demokrasi dan upaya perlawanan terhadap korupsi. Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi prolegnas prioritas tahun 2015. Politikus partai PDIP Masinton Pasaribu adalah inisiator dari revisi UU KPK dengan didukung oleh partai lain seperti Golkar, PKB, Nasdem dan Hanura. Rencana revisi Undang-Undang K...
More