Pernyataan Sikap merespon Karhutla Sumatera – Kalimantan

Pernyataan Sikap Pernyataan Sikap merespon Karhutla Sumatera – Kalimantan

Forum Aktivis Perempuan Muda Indonesia (FAMM-I)

18 September 2019

 

Sepanjang tahun 2019 kebakaran hutan dan lahan terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia.  Enam dari 28 Provinsi yang mengalami kebakaran hutan dan lahan tergolong dalam kategori provinsi darurat kebakaran hutan. Keenam provinsi tersebut diantaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Berdasar data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sampai Senin, 16 September 2019, pukul 16.00 WIB, beberapa titik panas ditemukan di beberapa provinsi, yaitu Riau 58, Jambi 62, Sumatera Selatan 115, Kalimantan Barat 384, Kalimantan Tengah 513, dan Kalimantan Selatan 178. Luas karhutla di Indonesia selama 2019, sesuai data KLHK, sudah mencapai 328.722 hektare. Dari data itu, kebakaran di Kalimantan Tengah tercatat seluas 44.769 hektare, Kalbar 25.900 ha, Kalsel 19.490 ha, Sumsel 11.826 ha, Jambi 11.022 ha, dan Riau 49.266 ha.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi berdampak pada penurunan kualitas udara di sejumlah wilayah. Menurut data yang dilansir situs http://iku.menlhk.go.id pada 16 September 2019 per pukul 15.00 WIB, Indeks Standar Pencemar Pencemar Udara (ISPU) di Palangkaraya (Kalimantan Tengah), mencapai angka 500. Artinya, kualitas udara di Palangkaraya ada pada level Berbahaya bagi semua populasi yang terpapar pada waktu tersebut. Data yang sama menunjukkan hingga Senin pukul 15.00 WIB, kualitas udara di Pekanbaru (Riau) dan Pontianak (Kalbar) masuk dalam kategori Tidak Sehat. Dampak kondisi di level ini umumnya penurunan jarak pandang dan penyebaran luas debu. Data BMKG menunjukan adanya konsentrasi PM10 yang semakin parah. PM10 merupakan debu dan salah satu polutan yang membahayakan sistem pernapasan jika terhisap langsung ke paru-paru serta mengendap di alveoli.

Asap di sejumlah wilayah juga menyebabkan warga terisolasi dan melumpuhkan aktivitas warga. Kesulitan beraktivitas, mengakses sumber daya makanan, air bersih dan fasilitas kesehatan adalah beberapa hal yang belum terselesaikan sampai saat ini. Dampak karhutla dirasakan oleh perempuan dan anak-anak yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi. Pada saat yang sama, proses hukum bagi aktor yang terindikasi menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan tidak dilakukan. Hal ini menunjukan bahwa kepastian hukum terkait pencegahan dan penyelesaian pencemaran lingkungan belum memadai.

Dengan demikian, persoalan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia menjadi pelajaran dan pukulan bagi kita semua sebagai salah satu negara yang intens berkontribusi terhadap pencemaran udara di Asia Tenggara.

Berkenaan dengan peristiwa dan persoalan di atas, Forum Aktivis Perempuan Muda Indonesia (FAMM-I) bersikap sebagai berikut:

  1. Menuntut pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memastikan ada langkah-langkah pemadaman dan penanggulangan yang efektif dan sistematis, termasuk penanggulangan dampak kebakaran yang menyasar kepada warga dan dampak lingkungan dan ekosistem fauna yang ada.
  2. Menuntut pemerintah untuk memastikan keamanan dan keselamatan warga masyarakat di beberapa wilayah terdampak dengan upaya penjernihan udara, penyediaan rumah aman, dan fasilitas kesehatan yang memadai.
  3. Menuntut pemerintah untuk memastikan kepastian hukum dan penegakan hukum yang adil, setara, melindungi tanpa diskriminasi kepada semua pelaku/ aktor pembakaran hutan dan lahan agar tidak terjadi kembali kasus yang sama.

 

Jakarta, 18 September 2019

FAMM INDONESIA

Niken Lestari

Koordinator Pelaksana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *