Pernyataan Sikap Forum Aktivis Perempuan Muda Indonesia Terhadap Diskriminasi Masyarakat Papua

 

 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kekerasan tinggi dan memiliki catatan pelanggaran HAM yang panjang. Kasus terakhir adalah persekusi terhadap Mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa di Malang (15 Agustus 2019), Surabaya (17 Agustus 2019),  dan  Semarang (18 Agustus 2019) yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dan ormas. Aksi kekerasan berupa pengeroyokan dan penganiayaan tersebut menimbulkan kekecewaan dan kemarahan masyarakat Papua yang ditunjukkan dalam aksi demonstrasi di Manokwari dan Sorong.

 

Kekerasan juga dilakukan oleh kepolisian dan militer yang melakukan tindakan represif secara tidak proporsional, di antaranya penggunaan gas air mata dan pemukulan saat memasuki asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan penangkapan terhadap 42 orang mahasiswa, termasuk di antaranya 3 orang perempuan. Tindakan penyisiran terhadap kos dan asrama mahasiswa Papua mengakibatkan bentrok di sejumlah daerah di Indonesia. Presiden Joko Widodo juga memilih untuk menambah pasukan TNI di Papua daripada melakukan pendekatan damai yang menimbulkan kekhawatiran terhadap aksi kekerasan lanjutan. Pemerintah juga melakukan kekerasan dengan membatasi kemudian menutup kanal komunikasi dan jaringan internet di sebagian besar wilayah Papua sejak tanggal 21 Agustus 2019. Hal ini mencerminkan pendekatan negara yang selama ini represif dan militeristik dalam menyikapi ketidakadilan yang terjadi di Papua.

 

Diskriminasi berdasarkan perbedaan etnis dan ras terhadap individu dan/atau kelompok telah membangkitkan reaksi emosional yang sangat kuat. Hal ini dialami masyarakat Papua sebagai warga negara Indonesia yang telah lama menjadi obyek penindasan dan eksploitasi. Sejumlah peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua sejak pemerintahan Orde Lama terus dilanggengkan dan tidak ada upaya serius untuk menyelidiki dan menuntaskannya secara terbuka.

 

FAMM Indonesia dengan anggota tidak kurang dari 250 orang perempuan multigenerasi adalah organisasi yang fokus pada pendidikan populer feminis bagi aktivis perempuan muda Indonesia, mendukung perjuangan teman-teman perempuan Papua dalam melawan ketidakadilan. Sebagian anggota kami adalah aktivis perempuan muda dan pendamping masyarakat di Papua. Perlakuan diskriminatif dan pendekatan represif terhadap aspirasi masyarakat dan mahasiswa Papua hanya akan memperburuk konflik yang sudah ada dan memicu eskalasi pelanggaran HAM.

Berkenaan dengan peristiwa dan persoalan di atas, Forum Aktivis pereMpuan Muda Indonesia (FAMM-I) menuntut beberapa hal, yaitu :

  1. Pemerintah Republik Indonesia memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat Papua dari segala bentuk tindakan diskriminasi, kekerasan, persekusi, dan represi;
  2. Pemerintah Republik Indonesia memastikan penegakan hukum secara transparan, akuntabel, dan berimbang terhadap siapapun yang melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan, persekusi, dan represi terhadap masyarakat Papua;
  3. Pemerintah Republik Indonesia memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak masyarakat Papua dalam berkumpul, berekspresi dan berpendapat;
  4. Pemerintah Republik Indonesia perlu mengedepankan dialog daripada mengambil langkah penyelesaian melalui jalur militer dalam menyelesaikan berbagai konflik-konflik di Papua;
  5. Pemerintah Republik Indonesia membuka kembali jaringan internet dan komunikasi lainnya di Papua untuk memenuhi hak asasi masyarakat Papua;
  6. Menghimbau semua masyarakat untuk tidak ikut terprovokasi dan menyebarkan ujaran kebencian, rasisme, dan diskriminasi sebagai kesadaran persatuan dan kebhinekaan dalam berbangsa dan bernegara.

 

Jakarta, 24 Agutus 2019

FAMM INDONESIA

Narahubung: Niken Lestari (nlestari@famm.or.id)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *