PEREMPUAN BERCERITA, PEREMPUAN BERDAYA KENAPA TIDAK BOLEH?

Pers release

Sepertinya perbaikan demokrasi yang selama ini dilakukan masih sekedar manis dalam laporan tahunan belaka, karena belum lama ini demokrasi kembali diabaikan, penegakan hukum timpang dan rasa aman warga negara tidak lagi menjadi pertimbangan. Selang sekitar satu bulan sejak pembubaran paksa Festival Belok Kiri di Jakarta oleh kelompok Aswaja, kasus serupa terulang lagi di Yogyakarta oleh FUI. Kegiatan seni Ladyfast yang rencananya akan digelar selama 2 hari (2 dan 3 April 2016) di kawasan Bantul, Yogyakarta dibubarkan paksa oleh kelompok fundamentalis berartibut agama pada Sabtu malam pukul 22.00.

Anggota komunitas seni Survive Garage, Fitri, selaku pemilik ruang ekspresi mengungkapkan, lembaganya bersama organisasi perempuan Kolektif Betina tengah menggelar pertemuan terkait isu perempuan. Acara dimulai sejak Sabtu (2/4) sore, dengan kegiatan seperti diskusi, workshop mengenai isu gender, serta aktivitas lapak-lapak berisi karya seni. Para perempuan yang tergabung dalam Kolektif Betina membawa serta anak-anak mereka dalam acara tersebut. Acara berjalan dengan lancar, hingga tiba-tiba sekitar pukul 22.00 WIB datang puluhan orang yang merupakan salah satu romas fundamentalis di Jogja merangsek masuk dan meminta acara itu dibubarkan dengan alasan tidak memiliki izin, sementara kegiatan ini sudah mendapat ijin dari RT setempat. Bukan kali ini saja komunitas seni di Kasihan menggelar acara serupa, namun tidak pernah ada penyerangan semacam ini. Upaya panitia dan pemilik tempat membuka diskusi dengan salah satu ormas justru ditanggapi dengan cacian dan ancaman.

Kawan-kawan yang tergabung dalam Kolektif Betina bercerita melalui akun Facebook mereka bahwa pada saat panitia acara dan perwakilan pemilik tempat berupaya berkomunikasi, mereka justru diintimidasi dengan makian yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis yang mengaku dari FUI. Kemudian terdengar satu tembakan ke udara dari polisi berpakaian sipil. Panitia kemudian sepakat untuk membubarkan diri, tetapi salah satu kawan perempuan yang mencoba keluar dari kericuhan diserang secara fisik oleh anggota kelompok tersebut sambil diteriaki “Kamu mabuk ya? Mabuk ya?” Kawan-kawan perempuan lain juga menerima berbagai kekerasan verbal, seperti “Najis” “Perempuan nggak bener” “Merusak, menodai!” “Sampah!”.

Kawan perempuan yang berjilbab juga diteriaki, “Tobat! Tobat! Pakaian sudah bagus kenapa bergaul sama orang-orang ini!”. Kekerasan terus terjadi karena polisi tidak menindak aksi main hakim sendiri yang dilakukan para anggota ormas tersebut, mereka hanya berdiri diam di belakang ormas tersebut. Ormas fundamentalis semacam ini tidak memiliki bentuk dan badan resmi, tidak tercatat dalam catatan negara sebagai lembaga legal, namun dapat menyerang setiap kegiatan yang tidak mereka setujui dan kepolisian seolah kalah menghadapi mereka.

Sikap kepolisian seolah “mengawal” kelompok fundamentalis, bahkan polisi menahan tiga kawan dari pihak panitia dan pewakilan pemilik tempat hingga menjelang pagi. Sekali lagi kepolisian tidak menjalankan tugasnya untuk menegakkan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berekspresi yang dijamin pemenuhannya oleh standar Hak asasi Manusia internasional (DUHAM). UUD 1945 sebagai aturan tertinggi (Pasal 28 E ayat 3 dan 28 I ayat 1), UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (Pasal 1 dan 2) dan UU no. 12 tahun 2005 tentang ratifikasi Konvensi hak-hak sipil politik (pasal 19 dan 21) juga telah menjamin hak atas kebebasan berekspresi yang dilakukan secara damai oleh setiap warga dan negara berkewajiban memberikan jaminan atas pemenuhan hak tersebut.

Sementara Presiden Indonesia telah menyepakati Sustainable Development Goals (SDGs), perjanjian internasional di mana negara-negara yang bersepakat akan memenuhi butir-butir dari SDGs secara bertahap hingga 2030. Artinya selama 15 tahun pemerintahan Indonesia wajib menjamin pemenuhan kebutuhan warga perempuan baik dari segi pendidikan, kesehatan, lingkungan dan pemenuhan kemanusiaannya.

Dalam SDGs kesetaraan gender menjadi salah satu hal penting yang dicantumkan dalam poin ke 5 yaitu memenuhi kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan perempuan muda. Hal ini menegaskan pentingnya kesetaraan gender sebagai hak asasi yang fundamental dan merupakan dasar dari masyarakat yang damai, sejahtera dan terpenuhi. Berdasarkan semua poin SDGs, negara wajib mempertimbangkan pemenuhan kesetaraan gender. Bahkan dalam poin 10 menegaskan untuk mengurangi ketidaksetaraan hingga minimum sebagai pemenuhan martabat dan pemenuhan harga diri harus dilihat dalam kacamata pemenuhan kesetaraan perempuan. Bagaimana perempuan di Indonesia akan berdaya, cerdas dan memberikan pengaruh pada bangsanya jika proses pendidikannya dilarang dan diancam? Apakah negara serius akan memenuhi SDGs?

Pengingkaran terhadap pemenuhan hak berekspresi, berkumpul, mendapatkan jaminan rasa aman, kesetaraan di mata hukum dan perlakuan yang memanusiaan jelas telah dilanggar di sini. Sementara kehadiran negara justru dengan sengaja melanggar hak-hak tersebut, dengan kehadiran pihak kepolisian yang jelas-jelas turut serta dengan kelompok fundamentalis menteror serta menyalahgunakan kuasanya sebagai penegak hukum dengan menghukum pihak yang diintimidasi. Bila seperti ini apakah negara dapat dipercaya mampu memberi rasa aman, terutama untuk perempuan di Indonesia?

Kami, FAMM Indonesia, sebagai komunitas aktivis perempuan muda turut terluka atas pelecehan, penyerangan dan upaya perendahan yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis atas kegiatan-kegiatan diskusi dalam forum tertutup yang membahas kesetaraan gender yang seharusnya merupakan tugas negara untuk memberikan pendidikan mengenai kesetaraan gender tersebut.

Kami, FAMM Indonesia, meminta kepada Joko Widodo selaku Presiden Indonesia untuk:

  • Membuka ruang dialog dengan perempuan pembela HAM yang semakin terancam dalam melakukan kerja-kerjanya.
  • Memberikan pendidikan kesetaraan gender yang berkualitas dan benar kepada aparatur negara agar dapat menjalankan tugas mereka dengan mengedepankan penghargaan terhadap perempuan.
  • Memberikan perlindungan lebih kepada pembela HAM, terutama perempuan dalam bentuk regulasi atau aturan lainnya karena resiko yang harus ditanggung.
  • Mendorong setiap kelompok yang mengalami kejadian serupa untuk membuat laporan kepada pelapor khusus kebebasan berekspresi. (http://www.oas.org/en/iachr/portal/ dalam bahasa inggris)

Bahan:

http://www.solopos.com/2016/04/03/lagi-diskusi-sekretariat-survive-garage-di-bantul-diserbu-massa-ormas-706938

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

http://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/

Disusun oleh Ruang Aman
FAMM Indonesia

Sumber gambar: uniteasia.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *