Menolak Diskriminasi dan Penindasan

PERS RELEASE

MENOLAK DISKRIMINASI DAN PENINDASAN TERHADAP KOMUNITAS MINORITAS

Pernyataan Menteri riset dan pendidikan tinggi kepada publik bahwa , ”Kampus itu adalah penjaga moral. LGBT tidak boleh masuk kampus karena tidak sesuai dengan nilai dan kesusilaan bangsa Indonesia,” justru dengan jelas beliau menunjukkan tidak memberikan ruang pendidikan bagi komunitas minoritas di Indonesia. Pernyataan ambigu ini dapat dengan mudah disalah sangka bahwa seseorang karena orientasi seksual, ekspresi gender, identitas gender atau identitas seksualnya dapat dikurangi hak-haknya untuk mengenyam pendidikan dan perlakuan setara dalam kampus. Sementara diharapkan adanya peningkatan anak-anak Indonesia untuk bersekolah dan meraih pendidikan setinggi-tingginya bertentangan dengan pandangan yang disampaikannya.

Seperti gayung bersambut media tertentu berbondong-bondong mewawancarai sederetan pejabat publik dan tokoh masyarakat serta lembaga-lembaga yang dianggap terkait isu LGBT, mereka mengeluarkan pernyataan yang berpotensi untuk menebarkan kebencian kepada kelompok minoritas. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, dalam Republika menyebut Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) pada remaja sebagai perilaku menyimpang yang harus menjadi perhatian bagi orang tua dan guru. Contoh lain adalah pernyataan dari Ketua Divisi Sosialisasi KPAI, Erlinda, sebagaimana disampaikan di ILC TVOne bahwa LGBT menyimpang dari norma dan budaya. Pernyataan-pernyataan semacam ini disampaikan oleh pejabat publik dengan kata-kata yang menyudutkan kelompok minoritas, sehingga perlu dipertanyakan apakah memang mereka sedang menjalankan Nawa Cita sebagaimana yang Jokowi sampaikan pada awal pemerintahnnya.

Lebih jauh lagi KPI yang diwakili Wakil Ketua KPI Pusat Idy Muzayyad pun menyampaikan bahwa KPI melarang televisi dan radio untuk mempromosikan LGBT. Kalimat ambigu semacam “promosi” ini justru menunjukkan dengan sadar dan sengaja KPI serta posisinya melakukan tindak diskriminasi terhadap komunitas LGBT. Dengan menggunakan aturan P3 dan SPS (penghormatan terhadap nilai dan norma kesusilaan dan kesopanan) yang sangat dipertanyakan kaitannya aturan tersebut dengan isu LGBT apalagi sebagaimana yang disampaikan oleh Idy di ILC bahwa ini bertujuan melindungi LGBT itu sendiri, akan berdampak pada penghilangan hak-hak kelompok LGBT di ruang-ruang publik untuk menyuarakan ataupun menyikapi fenomena ini, sementara kelompok-kelompok fundamentalis yang selama ini mengunakan isu LGBT sebagai alat pengalih dapat dengan bebas berbicara tentang LGBT. Perilaku ini seolah menjadi pakem dalam menghadapi komunitas LGBT, yaitu dengan sengaja membungkam hak berpendapat di ranah publik yang luas.

Meski negara kita telah meratifikasi DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang termaktub dalam UUD 45, ditambah dengan UU no 39 th 1999 tentang HAM yang menjamin hak asasi warga Indonesia sementara pemenuhan dan penegakkan HAM sepenuhnya menjadi tanggungjawab negara. Sebagaimana hak berkumpul dan berpendapat, semua manusia memiliki hak yang sama atas pendidikan dan perlakuan setara, terutama di mata hukum. Sementara Presiden Indonesia Jokowi dengan Nawa Cita menyampaikan bahwa akan menghadirkan negara dan menjamin rasa aman warganya, serta memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga. Sangat disayangkan bahwa justru pihak yang mengurangi hak-hak tersebut justru adalah para jajaran menteri dan pejabat publik lainnya.

Hingga tulisan ini dibuat, tidak ada pernyataan, pers release maupun ciutan dari pejabat publik yang menyatakan sebaliknya, maupun upaya untuk memberikan ruang-ruang sosial untuk komunitas minoritas. Sementara hukum kita telah mengenal LGBT sebagai subjeknya. Para pejabat publik menggunakan kalimat “harus waspada”, “menyimpang”, “tidak sesuai dengan nilai kesusilaan”, “tidak sesuai moral”, “tidak sesuai budaya”, “sakit” untuk merujuk pada LGBT. Oleh karena itu, FAMM-Indonesia melihat negara telah gagal memenuhi rasa aman warganya, menegakkan hukum yang sudah disepakati, dan tidak memenuhi hak-hak dasar seluruh warganya melalui sikap pembiaran terhadap opini-opini yang dibentuk oleh berbagai kelompok fundamentalis melalui media yang semakin meminggirkan komunitas LGBT dan menindas hak-hak mereka.

Hingga saat ini isu LGBT sering diangkat dalam media-media seolah sebagai tandingan terhadap isu terorisme. Setiap kali isu terorisme muncul, seruan-seruan diskriminatif terhadap LGBT pun bermunculan. Hingga sekarang pun seolah permasalahan LGBT belum selesai dan terus dibahas, sementara pembahasan terorisme seolah menghilang atau malah dihilangkan. Dalam medsos-medsos maupun media online yang tersebar dalam dunia maya, provokasi untuk dengan sengaja mencari kegiatan-kegiatan komunitas LGBT untuk kemudian dibubarkan atau dilarang secara paksa. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan didalam ruangan dan tidak bersifat publik pun sekarang menjadi sasaran untuk dibubarkan. Bila terus demikian potensi ancaman kekerasan terhadap warga LGBT tidak dapat dihindari dan tindak diskriminasi akan semakin merajalela.

Pembahasan isu seksualitas dalam koridor akademik ternyata dianggap “menyimpang”, sementara pembahas isu seksualitas dengan bumbu-bumbu yang tidak jelas, sekedar mencari sensasi atau justru memojokkan dengan kata-kata diskriminatif seolah tidak masalah. Banyaknya media membahas LGBT dengan informasi yang minim dan keliru justru akan semakin memojokan dan meminggirkan kawan-kawan LGBT dalam lingkup sosial. Informasi-informasi keliru tersebut sekarang memenuhi media cetak, online maupun televisi. Menggunakan dalih agama sebagai standar dalam menyikapi fenomena serta mengabaikan kenyataan bahwa LGBT bukan penyimpangan maupun penyakit tetap tidak digubris.

Siaran Pers Komnas HAM pada 4 Februari 2016 menegaskan keberadaan Komunitas LGBT telah diakui oleh Negara, antara lain dengan adanya Peraturan Menteri Sosial No. 8/2012 terkait Kelompok Minoritas, yang menyebutkan adanya gay, waria dan lesbian; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27/2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Kerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015 yang memasukkan gay, waria dan lesbian dalam Peraturan tersebut. Peraturan tersebut dibuat berdasarkan pertemuan ahli HAM internasional tahun 2006. Hingga saat ini LGBT dibahas seolah sebagai “parya”, sebagai “liyan”. Sebagai individu yang tidak sama dengan orang lainnya, seolah lupa bahwa setiap warga LGBT adalah subyek hukum dan politik yang setara, sehingga berhak atas perlindungan dan pemenuhan hak yang sama. Sehingga pejabat publik dan penegak hukum wajib dalam memberikan rasa aman, pemenuhan dan penegakkan hak asasi warganya, bukan malah menggunakan hukum negara sebagai pembenar pendapat belaka.
Kami dari FAMM Indonesia mendorong:

  • Pemerintahan Indonesia yang diwakili oleh Presiden Jokowi memberikan jaminan dan perlindungan terhadap warga LGBT di Indonesia dalam bentuk kesepakatan hukum yang lebih mengikat.
  • Pemerintahan Indonesia yang diwakili oleh Presiden Jokowi dan jajaran pejabat publik dibawahnya menjamin hak asasi dari warga LGBT di Indonesia, termasuk didalamnya hak berserikat, berkumpul dan berpendapat.
  • Pemerintahan Indonesia yang diwakili oleh Presiden Jokowi menjamin adanya pendidikan seksualitas yang tepat, benar dan akademik kepada jajaran pejabat publiknya.
  • Pemerintahan Indonesia yang diwakili oleh Presiden Jokowi dan jajaran pejabat publik dibawahnya tidak lagi menggunakan kalimat diskriminatif dan merendahkan dalam membahas LGBT.
  • Anggota FAMM lainnya untuk mendampingi dan menjelaskan kepada komunitasnya bahwa hak asasi manusia merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari dan tidak terpancing untuk melakukan tidak kekerasan terhadap warga LGBT di wilayahnya.

Sumber:

http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=2&date=2016-01-25

http://www.beritasatu.com/pendidikan/344678-menristekdikti-izin-aktivitas-sgrc-bergantung-ui.html

http://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/index.php?r=tpost/xview&id=1219

http://nasional.kompas.com/read/2016/02/13/08060081/KPI.Larang.TV.dan.Radio.Promosikan.LGBT

ILC TVOne

Foto dari kegiatan RUNS LGBT di Sumatera Utara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *