Pernyataan sikap terkait media menyudutkan panitia seleksi pimpinan KPK

pansel kpk 2015

Kami ingin mengucapkan selamat kepada semua anggota panitia seleksi (pansel) dan kepada Presiden Jokowi yang dengan jelas menunjukkan sikap positif dalam mendorong kesetaraan dan keadilan terhadap perempuan sesuai dengan Undang-Undang no 7 tahun 1984. Kami yakin tugas dan tanggung jawab yang diberikan akan diemban sebaik-baiknya oleh semua kawan perempuan di pansel pimpinan KPK.

Kami meminta perhatian media, aparatur negara dan masyarakat terkait pemberitaan media massa yang menyudutkan anggota pansel pimpinan KPK.

Sebagai negara demokratis dan berdaulat, Indonesia telah menjadikan hak asasi manusia (HAM) sebagai dasar untuk menjamin pemenuhan kemanusiaan warganya. Jaminan itu ada di dalam UUD 45, yang dipertegas dalam UU no 39 tahun 1999 yang menyatakan bahwa harkat dan martabat manusia adalah sama dan sederajat, dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jaminan kesetaraan peran perempuan sebagai individu maupun sebagai warga negara dikuatkan dalam Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang no 07 tahun 1984. Di dalamnya tertulis aturan yang menetapkan prinsip non-diskriminasi sebagai landasan aksi pemerintah dalam merancang kebijakan, program dan pelayanan publik. Dalam pemaknaan ini, negara bertanggung jawab untuk menegakkan dan menjamin penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia.

Terpilihnya sejumlah perempuan dengan beragam latar belakang dan kapasitas di kursi pansel KPK menunjukkan pemerintahaan sekarang lebih terbuka dan mengakui kepemimpinan perempuan dalam menjalankan peran menilai, menganalisa dan mengambil keputusan. Namun, kami menyayangkan isi beberapa media di Indonesia, baik daring, luring maupun televisi yang mempertanyakan kredibilitas dan kepemimpinan perempuan dalam menjalankan peran publik dan pengambil keputusan. Pertanyaan mengenai, ”Kenapa semua anggota pansel KPK perempuan?” tidak pernah muncul pada pansel KPK sebelumnya yang semuanya diisi oleh laki-laki. Kami, FAMM Indonesia, menilai pertanyaan media dan beberapa tokoh masyarakat merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Salah satu contoh bentuk diskriminasi tersebut muncul di stasiun televisi BeritaSatu pada tanggal 23 Mei 2015, sekitar pukul 18.30. Dalam Prime Time Talks, media televisi ini membahas mengapa semua panel KPK perempuan dan mengundang beberapa pembicara. Salah seorang pembicara, Akhiar Salmi, seorang ahli hukum dan staf pengajar di UI yang juga mewakili Pansel 2011, membuat pernyataan bahwa kesempurnaan sudut pandang pansel KPK ini dipertanyakan dengan alasan karena tidak ada laki-laki dalam pansel tersebut. Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua juga membuat pernyataan yang intinya meragukan kapasitas anggota pansel bahkan menganggapnya sebagai tanda kehancuran suatu pemerintahan.

Pernyataan-pernyataan ini dengan jelas merupakan bentuk pembedaan antara perempuan dan laki-laki yang seharusnya tidak disampaikan oleh tokoh masyarakat yang dianggap memahami hukum tata negara dan hak asasi manusia. Kami menyayangkan sikap beberapa media yang dengan jelas dan gamblang mendorong masyarakat untuk mempertanyakan pansel KPK.

Kami menilai penghormatan terhadap HAM adalah tugas semua pihak, bukan semata tugas negara. Kami ingin mendorong media massa di Indonesia untuk lebih bijak dan cerdas dalam menyampaikan informasi dan tidak sekedar mencari sensasi melalui pemberitaan yang menyudutkan perempuan, dengan mempertanyakan kredibilitas seseorang berdasarkan jenis kelamin dan identitas gender mereka.

Malang, 25 Mei 2015

FAMM Indonesia

Sumber foto: http://nasional.kompas.com/read/2015/05/23/12021061/Srikandi.Pansel.KPK.Kejutan.yang.Menyenangkan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *