Pernyataan Sikap FAMM Indonesia Terkait Perda Diskriminatif di Kota Kendari tentang Etika Berbusana

Kartini-tolak-perda

Saat ini di Kendari telah lahir perda No. 18 tahun 2014 tentang Etika Berbusana.Tujuan dari dibentuknya perda ini oleh Walikota Kendari, H. Asrun, adalah membiasakan masyarakat Kota Kendari untuk berbusana dengan baik. Adapun yang dianggap sebagai berbusana yang baik adalah pakaian yang menutupi anggota tubuh sehingga tidak nampak, tidak transparan dan tidak ketat.

Perda tersebut disusun atas usulan dari fraksi PKS dan PAN yang menilai salah satu pemicu maraknya terjadi pemerkosaan adalah cara berpakaian kaum perempuan di tempat umum yang dianggap menggugah gairah kaum lelaki, hingga memicu tindak pelecehan seksual atau pemerkosaan. Dengan demikian, perda tersebut dengan jelas menempatkan “tubuh” perempuan sebagai musuh masyarakat dan harus ditundukkan dan dikendalikan.

Pengendalian awal dilakukan dengan membatasi bagaimana tubuh tersebut dapat dilihat di ruang publik. Sehingga “tubuh” perempuan dilihat sebagai tubuh yang salah dan seolah berhak dikurangi hak-haknya, mulai dengan dicerca, dihukum, atau bahkan lebih buruk lagi, sebagaimana menjadi dasar pemikiran perda ini, tubuh yang salah berhak dilecehkan dan direndahkan. Menjadi pertanyaan dari perda ini adalah jika pemikiran dasar dalam pembentukan perda ini begitu timpang, apakah harus disahkan dan diberlakukan?

Menariknya adalah perda ini dibuat di Sulawesi Tenggara, di mana mayoritas budaya dan adatnya tidak memiliki upaya memandang tubuh perempuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam perda tersebut. Bahkan dalam perda tersebut ditegaskan bahwa nilai budaya dan adat yang dimaksud harus disesuaikan dengan nilai religius. Padahal dalam penyusunan perda, seharusnya dipertimbangkan aspek sosiologis yang menselaraskan nilai dan norma dalam hukum dengan budaya dan adat setempat.

Selain itu, perda Etika Berbusana ini dibentuk tanpa memiliki data atau dasar ilmiah tertentu. Berbagai penelitian justru membuktikan kekerasan seksual tidak didasarkan penampilan tertentu, sehingga semakin memperkuat pemikiran bahwa perda No. 18 tahun 2014 mengenai Etika Berbusana adalah perda atau kebijakan pemerintah daerah yang diskriminatif, tidak lebih dari bagian dari politik pencitraan dan mengurangi perlindungan yang substantif bagi warga di wilayahnya. Dampak dari perda semacam ini akan menyebabkan pengikisan kewibawaan dan kepastian hukum yang akan mengarah pada tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Pemikiran tersebut dipertegas melalui pernyataan Kepala Bagian Hukum Sekretariat DPRD Kota Kendari, La Ode Saing Kadir, di media sosial bahwa khusus untuk Perda Etika Berbusana diharapkan untuk tidak menimbulkan persepsi yang penerapannya bercabang. Pernyataan ini cukup untuk menggambarkan bahwa perda yang sedang disosialisasikan ini berpotensi kuat untuk multitafsir yang akan mengarah pada hukum yang sewenang-wenang. (http://www.zonasultra.com/2014a/content/view/3985/507/)

Dengan pemikiran ini, maka kami dari FAMM Indonesia menyatakan:

  • Menolak bertambahnya perda diskriminatif di Republik Indonesia dan menuntut Presiden Jokowi, membatalkan demi hukum semua perda diskriminatif, termasuk perda No. 18 th 2014 mengenai Etika Berbusana di Kendari.
  • Ketua Mahkamah Agung agar meningkatkan daya tanggap Mahkamah Agung terhadap permohonan uji materi dari organisasi masyarakat sipil terkait peraturan daerah (perda) yang diskriminatif, dan membatalkan perda tersebut.
  • Kepala pemerintahan daerah agar mengambil langkah proaktif untuk membatalkan perda yang diskriminatif ataupun berpotensi mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok minoritas, dalam kerangka pemenuhan jaminan konstitusional bagi setiap warga negara.
  • Meminta perhatian dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk merespon dan merekomendasikan pembatalan perda diskriminatif.
  • Mengajak semua organisasi masyarakat sipil untuk bersama-sama menolak perda diskriminatif dan melakukan pendidikan pada masyarakat mengenai bahayanya.
    Malang, 23 April 2015

FAMM Indonesia

Niken Lestari

(0818845250)

Sumber foto: http://beritakotakendari.com/2015/04/kartini-tolak-perda-etika-berbusana/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *