Pernyataan Sikap terkait Hukuman Mati TKW Indonesia

Berikut ini pernyataan sikap FAMM Indonesia terkait hukuman mati yang dijatuhkan kepada tenaga kerja perempuan Indonesia di Arab Saudi.

Indonesia kembali berduka. Dua perempuan muda, Siti Zaenab dan Karni binti Medi Tarsim mendapat hukuman pancung. Dalam proses ini, negara kembali gagal membuktikan peran dan tugasnya dalam memberikan perlindungan kepada warganya.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L P Marsudi, menyampaikan bahwa dia kecolongan dan tidak tahu bahwa ada dua warga Indonesia dihukum mati. Langkah diplomatik yang dilakukannya untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan memanggil perwakilan Kedutaan Arab Saudi untuk protes atas kejadian tersebut. Menurut Menlu Marsudi, kedutaan Republik Indonesia sudah menjalankan tugas dan perannya secara optimal dan ekstra mild, pendampigan hukum telah dilakukan. Namun apakah hanya itu yang bisa dilakukan oleh Republik Indonesia untuk rakyatnya?

Kasus hukum mati semacam ini bukan yang pertama terjadi. Padahal sejak 1 Agustus 2015, pemerintah Indonesia, diwakili oleh menteri tenaga kerja memberlakukan moratorium, atau penghentian sementara kerjasama dengan negara Arab dalam pengaluran tenaga kerja warga negara Indonesia. Moratorium ini dibuat akibat tingginya kasus hukuman mati terhadap TKI di Arab. Moratorium itu belum dicabut dan sudah ada 2 warga negara kita yang dihukum mati di sana. Kasus ini pun mengungkap masih kentalnya trafficking di Indonesia, bahwa seorang perempuan dapat pergi ke sebuah negara yang jelas mendapat moratorium dari Indonesia membuktikan ketidakwajaran dalam proses pengiriman.

Keresahan tidak berhenti sampai di sini saja. Saat ini 36 warga kita sudah masuk daftar hukuman mati di Arab Saudi. Di seluruh dunia ada lebih dari 200 warga Indonesia terancam hukuman mati. Pemerintah tidak bisa tetap diam dan abai dalam memberikan perlindungan terhadap warganya, karena tugas sebagai pelindung dan penegakan HAM ada di tangan negara. Upaya pembentukan satgab tidak menjadi jawaban, karena satgab tidak mampu mengadvokasi kebutuhan dan berdiplomasi dalam melindungi warganya.

Dengan kondisi tersebut, kami, FAMM Indonesia mendorong pemenuhan hak asasi warga negara Indonesia dengan:

  • Menghapuskan kebijakan hukuman mati di Indonesia, karena kejadian ini merupakan dampak dari kebijakan ini.
  • Mempertegas moratorium dengan negara Arab dan menghukum semua pihak yang terlibat dalam penyelundupan manusia ini, termasuk PJTKI yang mengirimnya.
  • Revisi UU No 39 tahun 2004 mengenai penempatan dan perlindungan TKI agar selaras dengan Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan keluarganya.
  • Membuat kebijakan berlapis dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan dari berbagai tindak kekerasan, terutama tenaga kerja migran.

Sumber foto: http://3.bp.blogspot.com/-YtFdNf8xgpg/TZMBf8KC0KI/AAAAAAAAAC0/iL36oKr7bkI/s1600/TKW.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *