SELAMATKAN HALMAHERA SELATAN DARI SAWIT!

PERNYATAAN SIKAP
FORUM AKTIVIS PEREMPUAN MUDA INDONESIA

SELAMATKAN HALMAHERA SELATAN DARI SAWIT!

save gane-2Saat ini masyarakat adat di wilayah Halmahera Selatan, Desa Gane Dalam masih bertarung mempertahankan tanah nenek moyang mereka dari sebuah perusahaan sawit PT Korindo. Lahan hutan dan pertanian tradisional terancam punah dan rusak, akibat perkebunan sawit dan pertambangan yang tidak memperhatikan warga lokal di wilayah tersebut. Meski 17 warga Desa Gane Dalam telah dipolisikan dengan alasan perbuatan tidak menyenangkan oleh perusahaan, perlawanan mereka tidak pernah patah hingga sekarang.

WALHI Maluku Utara melaporkan perubahan ekologis akibat hilangnya daerah resapan air yang beralih menjadi area pertambangan dengan skala masif. Penebangan hutan juga berdampak pada kualitas air sungai yang mengeruh dan tidak dapat digunakan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Desa yang terdampak adalah Desa Gane Dalam, Desa Sekli dan Desa Gane Luar. Penambangan dan pembuatan lahan sawit yang tidak melibatkan dan berkomunikasi dengan warga desa tersebut, berdampak pada kualitas hidup dan keberlangsungan hidup pada masyarakat desa.

Kejadian semacam ini bukan pertama kali terjadi. FAMM Indonesia melihat peristiwa yang sama terjadi di berbagai tempat, dari hutan barat hingga laut timur Indonesia. Semoga kita tidak lupa, bahwa pada 2004 warga Buyat Pante-Sulawesi Utara terusir dari ruang hidupnya akibat dugaan pencemaran limbah beracun ke Teluk Buyat oleh PT. Newmont Minahasa Raya. Tak sedikit yang menjadi korban: gatal-gatal, lumpuh hingga tewasnya Andini, balita usia delapan bulan. Atau tengok bagaimana penembakan aparat negara, yang mengamankan investasi keruk emas di Bima-NTB dan perkebunan sawit di Mesuji pada periode 2011. Dan yang paling anyar adalah kriminalisasi terhadap Eva Bande, aktivis agraria bersama beberapa petani Luwuk-Sulawesi Tengah yang melawan praktek perampasan tanah untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit. Serta tak lupa perjuangan warga Rembang yang melawan korporasi PT. Semen Indonesia, juga warga Karawang yang dipaksa-gusur oleh korporasi perumahan elit Agung Podomoro Group, atau warga Pandang Raya-Makassar yang akhirnya bertahan di tenda-tenda perjuangan setelah tergusur negara.

Negara Republik Indonesia, memiliki kewajiban pemenuhan dan penegakan HAM semua rakyatnya. Sebagai Negara yang demokratis dan berlandaskan UUD 1945, maka negara sudah seharusnya memberikan perlindungan dan keadilan bagi warga desa yang kehilangan hak untuk memiliki lingkungan hidup yang sehat, hidup bermartabat dan setara di mata hukum. Namun ternyata, pihak kepolisian pun disebut-sebut menjual jasa keamanan mengawal aktivitas perusahaan dalam memperluas pembukaan areal perkebunan sawit. Bahkan salah satu warga, Lutfi Bote, dijadikan tersangka tanpa diperiksa terlebih dahulu. Negara yang hadir di Halmahera, tidak memiliki nurani maupun kepedulian pada masyarakt lokal yang jelas dirugikan akibat penambangan dan kebun sawit tersebut.

Atas nama penyeragaman pembangunan dan ‘mengejar ketertinggalan kemajuan’, kampung-kampung yang dipandang ‘tertinggal’ kemudian dipaksa-sentuh oleh korporasi. Pembangunan infrastruktur besar-besaran bermotif koridor ekonomi yang termaktub dalam proyek bernama Masterplan Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI), lalu dicanangkan guna memudahkan laju arus keluar-masuk barang dan jasa kapital.

Politik perampasan ruang hidup warga untuk kepentingan investasi ekstraksi tambang dan sawit semakin merajalela harus dihentikan. Peran negara sudah sewajibnya dinikmati oleh semua rakyat, bukan pemilik modal. Indonesia ini milik semua warga, bukan si kantong tebal. Negara seharusnya menegakkan keadilan dan memenuhi hak-hak warga lokal untuk hidup sebagaimana mereka butuhkan, tidak menjual tanah dan warga kepada korporasi.

Kami, FAMM indonesia, menolak keras tindakan korporasi dan negara, yang dengan jelas dan tegas merugikan warga Desa Gane di Halmahera Selatan serta merusak tanah serta segala kekayaan diatasnya, hanya untuk kepentingan segelintir orang yang dikenyangkan. Dengan ini, kami meminta kepada negara:

  • Menegakkan UU 32 tahun 2009 mengenai lingkungan hidup dan UU 41 tahun 1999 mengenai kehutanan di wilayah Halmahera Selatan dan menghentikan aktivitas PT. Korindo yang telah merusak lingkungan dan hutan.
  • Mendesak Presiden Joko Widodo dan timnya untuk segera menindak oknum pejabat dan polisi di wiayah Halmahera Selatan yang pelanggaran HAM serta pelaku negara yang melakukan pengabaian hak secara sistemik.
  • Mendesak Pemda Halmahera untuk mengembalikan kualitas hidup warga yang telah dilanggar.
  • Mendorong rakyat Indonesia untuk bersama-sama mendukung warga Gane mendapatkan hak mereka kembali.

“Karena Torang Makan Sagu, Bukan Sawit!”

FAMM Indonesia.

——————————————————————————————————

STATEMENT
FORUM AKTIVIS PEREMPUAN MUDA INDONESIA

SAVE SOUTH HALMAHERA FROM PALM OIL!

Currently indigenous peoples in Gane Dalam village in South Halmahera region still fighting to defend their ancestral lands from a palm oil company, Korindo Corp. Traditional agricultural lands and forests are endangered and damaged, due to palm oil plantations and mining that are not consider the impact to local residents in the region. Seven-teen villagers of Gane Dalam had been taken by police and charged by the company for their resistance. It didn’t deter them to keep fighting back.

WALHI North Maluku report the ecological changes due to loss of water catchment areas as a result of massive scale mining. Deforestation has impaired the water quality in rivers so that local people can not use it in their daily lives. The affected villages are Gane Dalam, Sekli and Gane Luar village. Mining and palm oil companies did not involve and communicate their plans with the villagers who rely their quality of life and survival to the land and rivers around them.

This kind of incident is not the first time has happened. FAMM Indonesia see the same events occur in a variety of places, from the forest in the west to the sea in eastern part of Indonesia. We do not forget that in 2004 the people of Buyat Pante-North Sulawesi were expelled from their living space due to alleged pollution of toxic waste into Buyat Bay by Newmont Minahasa Raya Corp. There were many victims suffer from itching, paralyzed, and death like Andini, an eight month-old baby. Or look at how the shooting by the state apparatus in order to secure investment of gold mining in Bima, NTB province and palm oil plantations in Mesuji in 2011. And the latest one was the criminalization of Eva Bande, agrarian activists together with some farmers in Luwuk, Central Sulawesi who fight against land grabbing practices for the interests of palm oil plantations. Let’s not forget the struggle of Rembang people against Cement Indonesia Corp, also the Kawarang residents who were force relocate by the elite housing corporation Agung Podomoro Group, and the struggle of Pandang Raya’s residents in Makassar which ultimately had to survive in tents because they were displaced by the state.

The Republic of Indonesia has the obligation to fulfil and enforce the rights of its people. As a democratic state based on the 1945 Constitution, the state is supposed to provide protection and justice for the villagers who lost their right to access healthy environment, to live in dignity and equal before the law. However, the police is mentioned to provide security services to protect companies’ activities in extending the palm oil plantations. In fact, one of the residents, Lutfi Bote, made into a suspect without going through the investigation as required. The state which present in Halmahera has no conscience and concern for the local people which clearly harmed by the mining and palm oil plantations.

On behalf of the uniformity of development and ‘speed up the progress’, villages are seen as ‘lagging behind’ then forced to accept corporation investment. There has been massive infrastructure development for the sake of economic growth under the project named Masterplan of Indonesia Economic Development Acceleration and Expansion (MP3EI) that launched in order to facilitate the in-out flow of the capital goods and services.

The politic of confiscate citizens’ living space for mining and palm oil investment purposes must be stopped. The role of the state should have been enjoyed by all the people, not the owners of capital. Indonesia belongs to its citizens, not limited to the haves. The state should uphold justice and fulfill the rights of local residents to live based on their need rather than sell the land and its people to corporations.

We, FAMM Indonesia, resist the actions of corporate and state, which clearly and unequivocally detrimental to people of Gane Dalam in South Halmahera and cause damage to land and its biodiversity wealth. All is for the sake of prosperity of a handful people. With this, we demand the state to:

  • Uphold Law No. 32 year 2009 on enviroment and Law No. 41 year 1999 on forest in South Halmahera area and stop Korindo Corp. activities which has damaged the environment and forest.
  • Urge Presiden Joko Widodo and his government to immediately charge state officials and police forces in South Halmahera who sistematically violate and abandon basic human rights.
  • Urge Halmahera local governments to restore the quality life of its people who have been violated.
  • Encourage the people of Indonesia to jointly support the struggle of Gane’s people to get their rights back.

“Because We Human Eat Sago, Not Palm Oil!”

FAMM Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *