Pentingnya Landasan Hukum dalam Sebuah Pernikahan

Oleh Herlia Santi

“Banyak sekali orang mau sidang cerai tadi di Pengadilan Agama, Bu,” celoteh seorang teman ketika kami berjumpa beberapa perkawinanhari lalu. Di lain waktu, penulis pernah mendengar penyataan seorang narasumber pada suatu seminar, “Akibat tuntaun emansipasi wanita saat ini semakin banyak terjadi perceraian.”

Penulis tidak akan membahas atau memberi penilaian siapa benar dan salah dalam hal ini. Namun mari bersama kita flashback niat dan tujuan ketika memutuskan menikah dengan pasangan kita (suami atau istri) guna membangun rumah tangga.

Pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Pernikahan sebuah media mempersatukan dua insan dalam rumah tangga yang sah.
Pernikahan mempunyai landasan hukum kuat ketika akhirnya harus berpekara dalam sebuah perslisihan, akhirnya tiba di pengadilan. Namun ini bukan tujuan suatu pernikahan kalau akhirnya terjadi perselisihan dan perceraian.
Bagaiman dengan pernikahan “di bawah tangan”, atau “pernikahan siri”?. Perkainan bawah atau “kawin bawah tangan”, “kawin siri” atau “nikah siri”, merupakan perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pencatatan nikah (KUA bagi Islam, catatan sipil non-Islam).

Sistem hukum Indonesiatidak mengenal istilah ini dan semacamnya. Namun, secara sosiologis istilah ini diberikan bagi perkawinan tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang berlaku.
Meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak sah dimata hukum negara.
YLBH APIK menyatakan, perkawinan tersebut sangat merugikan istri dan perempuan secara hukum maupun sosial. Secara hukum, Anda tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak dan tidak bisa menuntut atas nafkah serta warisan dari suami jika ia meninggal dunia. Selain itu, Anda tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan Anda dianggap tidak pernah terjadi, kecuali ada tanggung jawab moral dari mantan suami.

Secara sosial, Anda akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau Anda dianggap menjadi istri simpanan yang sangat dipandang negatif oleh masyarakat kita. Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan berdampak negatif bagi status anak. Anak dilahirkan dianggap tidak sah. Konsekuensinya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

Si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Di dalam akte kelahiran statusnya dianggap anak luar nikah sehingga hanya dicantumkan nama ibu. Ini akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidakjelaskan status anak mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat. Sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal anak tersebut adalah anak kandungnya. Dirugikan, anak akan sulit menuntut hak biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Sebaliknya, hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah wangan dengan seorang perempuan. (***)

 

Herlia Santi adalah anggota FAMM Indonesia sejak 2011. Saat ini Santi bekerja di RUPARI (Rumpun Perempuan dan Anak Riau) sebelumnya aktif di Yayasan Bunga Bangsa di Pekanbaru. Tulisan ini pernah dimuat di Tribun Pekanbaru, Kolom Keluargaku Surgaku edisi Senin, 2 Desember 2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *